GALAMEDIA - Para petani di Kabupaten Bandung mengalami kesulitan pupuk urea bersubsidi. Padahal, saat ini tanaman padi yang sudah berusia sekitar 40 hari tengah membutuhkan pemupukan yang cukup.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) Kabupaten Bandung, Nono Sambas mengatakan, pupuk urea bersubsidi di kios- kios resmi sulit didapat. Hal ini membuat mereka kelimpungan, karena tanaman padi yang belum lama ini ditaman harus segera dipupuk.
"Kalau soal harga masih normal karena kan ada Harga Eceran Tertinggi (HET), kalau lebih dari itu bisa ditangkap penjualnya. Cuma masalahnya sekarang itu pupuknya tidak ada, kekurangan ini sudah kami rasakan dua bulan terakhir ini," kata Nono saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu 30 September 2020
.Baca Juga: Liga Ditunda, Persib Liburkan Pemain dan Rancang Program dari Awal
Dikatakan Nono, kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah atau kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah. Sehingga, meski distribusi pupuk sudah lebih dari 90 persen, kebutuhan petani belum terpenuhi.
Di sisi lain, lanjut dia, adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani memiliki kartu tani sebagai salah satu syarat untuk bisa membeli pupuk, sebagian besar petani belum memilikinya.
"Katanya harus punya kartu Tani dan tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar, tapi pemerintah juga tidak ngasih kartunya. Mungkin hanya sebagian orang saja yang punya kartu itu," ujarnya.
Baca Juga: Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama Jaksa Agung ST Burhandin
Menurutnya, kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Bandung itu, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kurang lebih sekitar 300 ribu ton pertahun. Namun untuk tahun ini, dipastikan berkurang seiring adanya pengurangan kuota pupuk untuk wilayah Jawa Barat.
"Kalau soal jumlah pastinya silakan tanya ke dinas terkait. Tapi yang pasti memang ada pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah secara nasional," tuturnya.
Seharusnya kata Nono, meskipun saat ini pandemi virus corona tak kunjung usai. Namun sektor pertanian tetap harus mendapatkan prioritas. Karena pertanian terutama pangan, adalah salah satu pertahanan penting dalam sebuah negara.
Baca Juga: Mengaku Diselamatkan Tuhan, Dua Tahun Hilang Perempuan Ini Ditemukan Mengambang Hidup-hidup
"Dalam situasi perang sekalipun, yang namanya pertanian itu harus tetap prioritas. Kalau tidak ada yang nanam padi kita semua mau makan apa. Itu artinya, meskipun saat ini kita sedang menghadapi virus corona tapi kalau pertanian enggak boleh diabaikan tetap harus diutamakan. Kalau sekarang kan malah dikurangi jatah pupuknya," ujarnya.
Sejatinya, lanjut Nono, para petani ini tidak perlu disuruh suruh untuk menanam padi. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya.
Namun memang harusnya pemerintah juga memahami ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani. Seperti pengadaan pupuk, obat obatan dan harga jual pasca panen.
Baca Juga: Jaksa Pinangki Diketahui Banyak Menerima Harta dari Mantan Suaminya
"Nah hal-hal seperti itu yang sudah semestinya jadi tanggungjawab pemerintah. Kalau sekarang, kami itu dibutuhkan tapi tidak diperhatikan dan difasilitasi dengan baik," jelasnya.***