GALAMEDIA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin menilai pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pengesahan UU Cipta Kerja yang mendadak dan dimajukan dari jadwal semula, menjadi salah satu contohnya.
Seperti diketahui, semulai RUU itu akan dibawa ke paripurna 8 Oktober 2020, namun secara tiba-tiba dimajukan menjadi Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi Amankan 18 Orang dari Kelompok Anti Kemapanan
Langkah yang diambil pemerintah bersama DPR menjadi terbukti menyebabkan kegaduhan. Aksi unjuk rasa buruh hampir di seluruh provinsi menjadi buktinya.
"Kami tidak dapat memahami apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketakgaduhan atau sebaliknya justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri?" tutur Din dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Selasa, 6 Oktober 2020.
Din pun merasa heran dengan kecenderungan pemerintah bersama DPR dalam mengesahkan sejumlah RUU untuk menjadi UU. Langkah yang diambil terkesan diam-diam dan tergesa-gesa.
Baca Juga: Peristiwa 7 Oktober: Meninggalnya Bung Tomo dan Perang Afganistan yang Menewaskan 30 Ribu Sipil
Seperti halnya saat pengesahan UU Minerba, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19.
Termasuk UU Cipta Kerja yang dinilai potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang lebih besar lagi.
"Sayangnya pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk bergesa-gesa mengesahkannya pada waktu malam, tanpa membuka ruang bagi aspriasi rakyat," tutur pria asal Sumbawa NTB itu.
Tak cuma itu, mantan Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mencatat sikap lainnya dari pemerintah yang dianggap tak menyerap aspirasi rakyat.
Baca Juga: Enak Gila, Ini Resep dan Cara Masak Udang Saus Mentega, Makanan Favorit Keluarga
Beberaap waktu lalu, pemerintah bersama DPR tetap bersikukuh melaksanakan Pilkada 2020. Walaupun banyak organisasi masyarakat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MUI, dan majelis-majelis keagamaan, serta organisasi-organisasi lain mengusulkan penundaan.
Ini juga menimbulkan kegaduhan, yang justru berawal dari kebijakan pemerintah sendiri.
"Pemerintah seperti abai terhadap pilkada yang potensial menciptakan klaster baru persebaran wabah," kata Din.
"Sepertinya menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat dan merasa berkuasa untuk memenangkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat banyak," papar dia.***