Pilkada di Pangandaran dan Indramayu Dinilai Paling Rawan Terjadi Konflik

- 7 Desember 2020, 19:18 WIB
Diskusi Publik Menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak Jabar 2020
Diskusi Publik Menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak Jabar 2020 /

GALAMEDIA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang dilakukan di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat, relatif kondusif dan aman.

Mengingat menjelang masa pencoblosan pesta demokrasi tersebut, kordinasi antara tingkat kabupaten dan kota dengan pihak provinsi cukup intens.

"Maka antisipasi terus kita lakukan. Namun hingga kini kecurangan belum terlihat. Sampai sekarang aman, dan semoga bertahan hingga masa pencoblosan nanti," ungkap Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Jawa Barat, Iip Hidayat.

Baca Juga: Diteror Usai Penembakan Pengikut HRS, Fadli Zon Lapor Mahfud MD: Hentikan Cara-cara Seperti Ini!

Ia menyampaikan hal itu pada "Diskusi Publik: Menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak Jabar 2020", di Asmila Boutique Hotel, Jln. Setiabudhi, Kota Bandung, Senin 7 Desember 2020.

Iip mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) hingga praktik perjudian. Sebagian besar sejumlah pelanggaran sudah berproses saat ini.

Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan, agar penyelenggaraan pilkada di Jabar bisa berlangsung dengan lancar. Termasuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang masuk zona merah Covid-19.

Baca Juga: Puluhan Komputer Milik SMP Satu Atap Culamega Tasikmalaya Raib Digondol Maling

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota yang melakukan perhatian khusus, karena ini riskan. Maka penerapan protokol kesehatan harus sangat ketat diberlakukan, termasuk melibatkan puskesmas," ujarnya.

Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi. (Rio Ryzki Batee/Galamedia)
Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi. (Rio Ryzki Batee/Galamedia)
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi menerangkan, partisipasi warga saat pemilihan mendatang berada di kisaran 60-70 persen.

Baca Juga: Terungkap! Jaksa Pinangki Sewa Apartemen 63 Ribu Dolar AS, Free Parking untuk 2 Mobil Mewah

Namun khusus untuk Kota Depok ada perbedaan, karena akses informasi yang cukup kuat bisa mempengaruhi masyarakat untuk datang memberikan hak suara mereka. Terlebih dengan pandemi Covid-19 belum berlalu di Indonesia.

"Kalau Depok, karena akses medianya kuat, sehingga orang yang mendengar informasi menjadi khawatir, dan membuat belum datang ke TPS. Maka partisipasi masyarakat di Depok akan di bawah 50-60 persen," ucapnya.

Disinggung daerah yang rawan terjadi konflik saat pilkada nanti, lanjutnya, adalah Pangandaran dan Indramayu. Namun bukan karena politik identitas, melainkan praktik perjudian yang berlangsung di wilayah tersebut.

Baca Juga: Rombongan Habib Rizieq Tewas Ditembak, Warganet: Yang Nantangin OPM Kok Emosinya ke Petamburan

Berdasarkan temuan Kesbangpol Jabar, terjadi fenomena praktik perjudian Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Pangandaran. Dimana ada beberapa unsur masyarakat di luar Pangandaran ketika menjelang pemilihan, yang sengaja datang untuk melakukan praktik penjudian.

"Sementara kalau di Indramayu, dari sebelumnya yang dipertaruhkan pemilihan kepala desa, sekarang ke pemilihan bupati/wakil bupati. Memang potensi konfliknya bukan masalah SARA, tapi kepada menang-kalah (perjudian) tadi," tambahnya.***

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x