Tekan Politik Identitas, Ketua Komisi I DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Peran Kesbangpol

- 2 Januari 2021, 09:22 WIB
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman./Dok.Bedi Budiman
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman./Dok.Bedi Budiman /

"TAP ini bisa dibilang satuan khusus untuk mengendorse program-program yang diinginkan gubernur agar bisa dipahami dan dilaksanakan oleh dinas," katanya.

"Banyak laporan bahwa keberadaan TAP menyebabkan overlapping dan sebagainya. Bahkan dalam pandangan umum fraksi-fraksi ini banyak sekali menyoroti tentang persoalan TAP ini," papar Bedi.

Baca Juga: Innalillahi, Habib Umar Muthohhar Sampaikan Kabar Duka: Habib Ja'far Al-Kaff Wafat

Politik identitas
Ia menyebut, setelah didalami dan mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas apakah kehadiran TAP ini mengganggu kinerja ASN tak ada yang memberikan informasi jelas.

"Mungkin ini persoalan etika atau attitude, karena bisa saja ada TAP yang sok jago. Tapi disisi lain saya mencoba untuk memahami keadaan, bahwa Gubernur menginginkan akselerasi tapi aparatur juga ada yang langsung memahami kemauan gubernur, ada juga yang lelet dsb. Kami juga terus mengkritisi, cek and balance agar ada solusi," jelasnya.

Masalah lain yang disorot Bedi yaitu soal kondisi sosial politik di Jawa Barat yang menurutnya cukup rawan politik identitas. Ia menilai sesungguhnya kondisi sosial politik Jabar cukup stabil tetapi ada residu dari pusat.

"Ekses dari dinamika politik pusat misalnya politik identitas, di Jabar terasa ada reaksi di beberapa tempat, ada resonansi ke daerah ada getarannya, yang menurut hemat saya harus disikapi apalagi ini menyangkut politik identitas," tegasnya.

Menurut dia, dinamika politik ini tak hanya terjadi 5 tahun sekali atau menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebagai contoh, kata Bedi, hari ini Pilpres selesai, besoknya sudah muncul survei capres lagi.

Baca Juga: China Leluasa Intai Perairan Indonesia, DPR RI Desak Kemenlu RI Bertindak Tegas

"Makanya dinamika politik selalu ada. Kami dari legislatif berupaya agar Pemprov melek terhadap kondisi itu. Atas nama demokrasi, memang membuat seseorang atau kelompok mengekpresikan pilihannya, tapi kemudian bila kita tidak memiliki kesigapan atau intrumen yang memadai akhirnya kita menjadi terkaget-kaget saja dengan adanya dinamika sosial politik yang ada di masyarakat," terangnya.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x