Network
Atas dasar itu, kata Bedi, Komisi I ingin memerankan secara penuh fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selama ini, Kesbangpol terkesan hanya sebagai badan yang dikelasduakan, karena dianggapnya politik itu urusan pusat, tapi sekarang sudah tak bisa lagi.
"Karena justru tindakan preventif paling strategis dan normatif itu adalah di Pemerintah Daerah sebagai instrumen sipil," ujar Bedi.
Menurutnya, bila institusi TNI/Polri memiliki keterbatasan untuk mendeteksi satu gejolak politik, tetapi Pemda memiliki fungsi pembinaan untuk aparatur yang lebih luas, luwes dan elegan.
"Kami di Komisi I ingin mengoptimalkan peran Kesbangpol dan kemudian gubernur merespon. Kami ingin Kesbangpol lebih bergaung, apalagi di kabupaten/kota, harus dianggarkan. Jangan sampai anggaran daerah habis untuk pegawai, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur membuat kita abai untuk urusan sosial politik, padahal ini sangat penting," bebernya.
Menurutnya, penyebaran paham radikalisme diduga marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, penyebaran juga menyasar hingga instansi pemerintah.
Bedi menyebut Provinsi Jawa Barat sering mendapat stigma daerah intoleran akibat tingginya radikalisme. Dalam Indeks Kerukunan yang dirilis Kemenag tahun lalu, Jawa Barat menempati posisi 3 terbawah (skor 68,5), hanya lebih baik dari Sumatera Barat (64,4), dan Aceh (60,2).
"Bahkan temuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tak suka Pancasila. Padahal, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan seharusnya para PNS itu jadi pihak pertama yang membumikannya kepada segenap warga negara Indonesia," tegasnya.
Baca Juga: Seraya Gendong Anak, Ketua Iwabi Indonesia Bagi-bagikan Masker di Jalan
Kinerja Jokowi
Kondisi itu yang menjadi dasar Komisi I mendorong Pemprov Jabar dalam hal ini Kesbangpol untuk melakukan terobosan. Kesbangpol, tegas Bedi, harus menjadi centre of excellen sesuai nomenklatur kesatuan bangsa dan politik.
"Jadi politik yang dimaksud bukan politik gubernur, bukan politik DPRD, bukan warna saya bukan warna gubernur, tapi politik kenegaraan sesuai dengan ideologi Pancasila, toleransi, kebinekaan, itu yang harus jadi tugas pemerintah," tukasnya.
