Network
"Kesulitannya adalah mengenai data dasar penduduk miskin yang berbeda-beda, dari Disdukcapil segini, BPS segini, data Dinsos berbeda lagi sehinga ada tumpang tindih," sambung Bedi.
Di awal pandemi, lanjut Bedi, Pemprov juga membuat plafon dari suatu kajian terkait data jumlah miskin baru (misbar) yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, angka misbar ini muncul setelah pandemi covid-19 menghantam sejumlah sektor utamanya usaha mikro dan kecil diantaranya bidang perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, pariwisata, transportasi serta industri.
"Tetapi, data misbar ini tak sinkron dengan di level pemerintahan terendah, misalnya RT dan RW. Banyak orang miskin baru tetapi data yang dipakai data lama, padahal kan kemiskinan itu dinamis. Akibat data tidak diperbarui selama bertahun-tahun, terjadilah akumulasi atau tumpang tindih calon penerima bansos," paparnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Bedi Budiman Perjuangkan Mama Kudang Jadi Pahlawan Nasional
Apa yang terjadi? Petugas yang mengumpulkan data mendapat komplain dari masyarakat. Bahkan, ujar Bedi, sempat terjadi sejumlah Kepala Desa tak mau mendapatkan bansos dari Pemda. Alasannya sederhana, misalnya yang terdata 3.000 tetapi realisasinya hanya 100.
Bedi menilai hal itu sebagai sebuah persoalan. DPRD Jabar dalam hal ini Komisi I, terus melakukan upaya dan mengkritisi agar data penerima bansos ini mendekati jumlah penerima. Misalnya dari 100 persen terealisasi 85 persen juga sudah bagus.
"Kemudian dilakukan cleansing data, yakni dengan satu sistem dari Diskominfo membuat formula duplikasi antara bantuan pusat dan bantuan provinsi dipisahkan sehingga penerimanya bukan itu-itu saja. Disini baru terasa bahwa koordinasi itu sangat penting," terang Bedi.
Soal lain yang disorotinya yaitu keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk Gubernur Ridwan Kamil terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari laporan yang diterimanya, TAP yang berisi pihak eksternal atau non ASN ini dinilai telah mengintervensi terlalu jauh bahkan ditugasi mengatur dan mengawasi kinerja OPD.
