Network
GALAMEDIA – Mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu menilai jika pernyataan dari Stafsus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo tidak masuk dengan akal sehat.
Menurutnya, hutang negara Indonesia itu ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan.
Said menganggap jika pelunasan hutang tersebut dilakukan dengan cara mengambil dari hasil pajak yang telah yang dibayarkan masyarakat.
“Ini logika apa lagi ? Negara itu terdiri dari rakyat, pemerintah dan wilayah. Untuk bayar utang maka akan mengambil dari rakyat lewat pajak atau mengurangi hak rakyat dari negara karena harus bayar utang. Artinya pada akhirnya rakyatlah yg menanggung,” tulis Muhammad Said Didu yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, 25 Februari 2021.
Tidak berselang lama, Yustinus Prastowo menanggapi pernyataan tersebut.
Prastowo menilai jika Said telah terjebak dalam sebuah judul artikel berita hingga membuat Said salah paham.
Prastowo mengaku jika dirinya telah menjelaskan terkait rekam jejak pengelolaan hutang oleh pemerintah hingga cara melunasinya. Selain itu, kesalahpahaman tersebut juga ditimbulkan dari sebuah narasi yang menurutnya keliru.
Khususnya pada narasi “utang per kepala”, dirinya mengaku bahwa narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.
“Om @msaid_didu, tolong dibaca dulu isinya dong....sekali lagi, jangan terperangkap oleh judul. Jelas di dalamnya cerita rekam jejak pengelolaan utang oleh pemerintah, bagaimana dilunasi dll. Yang keliru itu narasi “utang per kepala”, karena faktanya memang tidak demikian,” tulis Yustinus Prastowo yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @prastow, 25 Februari 2021.
Baca Juga: Menpora Larang Nobar, Raffi Ahmad Siap Kampanyekan Nonton di Rumah Saja Jangan Langgar Prokes
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Muhammad Said Didu di akun Twitter pribadinya.
Menurutnya, jika hutang negara semakin banyak maka akan semakin berkurang anggaran kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pendapatan perkapita juga tidak akan menunjukkan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan.
“Kalau logikanya demikian maka jika utang banyak, pendapatan negara digunakan untuk bayar utang maka seluruh rakyat berkorban karena mengurangi anggaran untuk kesejahteraan mereka,” tulis Said.
Baca Juga: Sejumlah PK dan Sayap Partai Golkar Kabupaten Bandung Tolak Hasil Musda
“Logika yg sama, pendapatan perkapita juga tidak menunjukkan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan,” lanjutnya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Yustinus Prastowo di akun Twitter pribadinya.
Pada akun Twitternya, Prastowo menunjukkan data keuangan pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak turun, hutang bertambah, dan alokasi untuk rakyat Indonesia mengalami kenaikan yang tajam
“Jungkir balik Pak logika Anda. Tahun 2020 bukti: penerimaan pajak turun, utang bertambah, alokasi untuk rakyat naik tajam! Tahun 2021 pun demikian.,” tulis Prastowo.
“Kok bisa: tenor utangnya panjang, aktivitas ekonomi bangkit dan pulih, penerimaan negara pulih bertahap, belanja direfocusing,” lanjutnya.
Baca Juga: Gasak Wolfsberger 0-4, Tottenham Tim Pertama yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Europa
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Muhammad Said Didu di akun Twitter pribadinya. Menurutnya, angka yang mengalami kenaikan tajam itu bukan alokasi untuk rakyat melaikan hutang negara.
Oleh karena itu, Said meminta Prastowo untuk menggunakan akal sehatnya ketika melihat permasalahan ini. “Naik tajam dari lonjakan utang boss. Dan itu akan dibayar kemudian hari,” tulis Said.
“Mari gunakan akal sehat,” lanjutnya.
Baca Juga: Ratusan Jenazah Mengambang di Laut, Longsor Seret Pemakaman Tebing Genoa Warga Berlarian Ketakutan
Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, hutang negara pada akhir tahun 2020 telah menyentuh angka Rp6.074,56 triliun. Angka itu meliputi hutang luar negeri sebesar Rp 5.803,2 triliun dan utang dari dalam negeri sebesar Rp 271,36 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Yustinus Prastowo mengungkapkan jika pemerintah Indonesia tidak mempunyai pengalaman gagal membayar hutang negara.
Menurutnya, pembengkakkan hutang tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
Pada kesempatan ini pula, dirinya menegaskan jika hutang negara bukan merupakan tanggung jawab warga negara melainkan sudah tanggung jawab negara. ***
