Network
"Pasti kubu AHY akan bilang jika KLB itu ilegal. Namun, masalah tersebut akan diselesaikan pengadilan," ujarnya.
"Sebelum ke pengadilan, terlebih dahulu ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kubu Moeldoko akan menyusun kepengurusan dan mendaftar ke Kemenkumham. Lalu ada protes dari kubu AHY," lanjutnya.
"Karena masih ada dua versi, Kemenkumham belum bisa mengesahkan kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dan jangan-jangan kemungkinan membekukan kepengurusan versi AHY. Jadi, dua-duanya tidak bisa mengatasnamakan Demokrat," ungkapnya.
Refly juga menilai permasalahan tersebut akan menjalar hingga ke gedung DPR karena Partai Demokrat sendiri hubungan yang kuat dengan DPR melalui fraksinya.
Baca Juga: Kades di Sumatra Selatan Didakwa Judi Togel Pakai Dana Bansos Covid-19 dan Terancam Hukuman Mati
Menurutnya, DPR akan terpecah menjadi dua kubu yakni kubu yang pro kepada AHY dan kubu yang pro kepada Moeldoko.
"Karena Demokrat punya tangan di DPR, kemungkinan DPR akan terpecah menjadi dua yaitu yang pro AHY dan yang pro Moeldoko. Ini membikin kacau struktur di fraksinya," pungkasnya.
KLB Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021, akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
Baca Juga: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ucapkan Terima Kasih, Said Didu: Izinkan Saya Ketawa
