Network
GALAMEDIA - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kembali menanggapi perihal aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah dugaan korupsi lahan rumah susun (rusun) DP 0 persen.
Seperti yang diketahui jika Program rusun DP 0 persen merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2017.
Program rusun DP nol persen dikelolah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Baca Juga: Sebut Pelecehan Martabat, Irjen Pol Napoleon Bonaparte Tak Terima Vonis Hakim: Saya Lebih Baik Mati
Hal tersebut mengundang pertanyaan dari Ferdinand Hutahaean, lantaran KPK tidak menggeledah menggeledah juga Kantor Gubernur DKI Jakarta.
Ferdinand Hutahaean menilai bahwa tidak mungkin jika BUMD bekerja tanpa melakukan laporan kepada Gubernur yang memiliki program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Ferdinand Hutahaean dalam cuitan Twitter @FerdinandHaean3 pada Rabu, 10 Maret 2021.
Baca Juga: Warga Papua Tolak Pulau Biak Dijadikan Landasan SpaceX Milik Elon Musk
Wahai @KPK_RI mgp Kantor Gubernur tidak digeledah? Karena rasanya tidak mungkin BUMD bekerja sendirian tanpa lapor kpd Gubernur pemilik program.
Sy berharap KPK serius mengembangkan kasus ini dan tdk mengambil kasus ini utk menguncinya hanya di BUMD.
pic.twitter.com/VmqXFkSp6b— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) March 10, 2021
"Wahai @KPK_RI mengapa Kantor Gubernur tidak digeledah?" tulisnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @FerdinandHAean3.
