Network
Pasalnya, KLB dinilai tidak seusai dengan anggaran dasar (AD) /anggaran rumah tangga (ART) Partai Demokrat 2020. Hasil kongres V Partai Demokrat menghasilkan AD/ART yang disyahkan oleh Kemenkumham pada 2020.
Kedua, Ketua DPD Partai Demokrat Jateng dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jateng tidak ada satupun ketua DPC yang memberikan surat mandat atau kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri KLB ilegal.
"Jadi tidak satupun ketua DPC Demokrat Jateng yang ikut KLB ilegal," ujarnya dilansir Antara.
Baca Juga: Pertanyakan Maksud DPR Tawarkan Revisi UU KPK, Dipo Alam: Memperkuat atau Memperlemah Lagi?
Ketiga, kata Supriyanto, apabila di dalam poin kedua berkaitan dengan kehadiran orang yang mengatasnamakan Ketua DPC Partai Demokrat setempat, pada kegiatan KLB ilegal dianggap tidak sah.
Perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dan dapat dituntut secara hukum mengatasnamakan ketua DPC atau DPD Partai Demokrat Jateng.
DPC Partai Demokrat dan DPD Jateng menyatakan tetap setia kepengurusan Ketua Umum AHY dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal tersebut sesuai Kongres V Partai Demokrat 2020, yang telah menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tentang pengesyahan susunan kepengurusan Demokrat masa bakti 2020-2025, pada 27 Juli 2020.
Baca Juga: Piala Menpora 2021: Belum Asah Taktik, Pemain Persib Diklaim Makin Bugar
Selain itu, DPC dan DPD Partai Demokrat Jateng bertekad untuk melawan pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD), dan meminta DPP untuk melakukan pemecatan kepada kader yang terbukti berkianat dan melanggar etika politik.
