Network
Dalam cuitannya tersebut, menurut Fadli Zon langkah prioritas lainnya yang harus dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
Baca Juga: Kemenkumham Buka Formasi CPNS 2021 Bagi Lulusan SMA jadi Sipir, Segini Gaji yang Nanti Diterima
"Saya mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta," tegasnya.
Fadli Zon minta agar dunia internasional seperti PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara dan membebaskan tokoh-tokoh sipil terlebih dahulu.
"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference," tambah Fadli Zon dalam cuitannya.
Dalam cuitannya juga Fadli Zon mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.
Baca Juga: The Adventure of Kabayan , Pesugihan Babi Ngepet (64); Cara Cepat Menjadi Kaya
Fadli Zon mengambil langkah salah satunya dengan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah yang konkrit menjamin pengormatan prinsip dan tujuan dari piagam ASEAN.
Isi piagam tersebut antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government.
Fadli Zon juga mengingatkan bahwa fungsi didirikannya AIPA adalah untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, kemanan, dan kesejahteraan ASEAN.
