Network
GALAMEDIA – Eks Staf Khusus (Stafsus) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Said Didu mengaku heran dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terkait konstitusi.
Menurutnya, konstitusi merupakan dasar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi penguasa ketika menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyat dan negara.
Said Didu mengungkapkan apabila penguasa melanggar konstitusi maka penguasa tersebut seharusnya dihukum dan diberhentikan rakyat.
Oleh karena itu, Said Didu menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat meskipun dengan alasan demi kepentingan rakyat.
Baca Juga: Ini Sejumlah Artis Indonesia yang Banting Stir jadi Istri Pejabat Negara
“Prof @mohmahfudmd yth sebagai bukan ahli, pemahaman saya justru konstitusi sebagai dasar penguasa untuk melindungi rakyat dan negara. Jika penguasa melanggar konstitusi maka diberhentikan/dihukum oleh rakyat. Mohon arahan atas dasar apa penguasa boleh melanggar konstitusi dengan alasan demi rakyat?,” tulis Said Didu yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, 18 Maret 2021.
Senada dengan pernyataan Said Didu, Ketua Umum (Ketum) ormas Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule mengaku geram dengan pernyataan Mahfud MD.
Menurutnya, konstitusi dapat menjaga rakyat dan negara Indonesia dari penguasa yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat.
Selain itu, konstitusi juga dapat membatasi masa jabatan penguasa yang dimana hal tersebut bertujuan agar penguasa tidak otoriter kepada rakyat Indonesia.
Baca Juga: Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Serbuan Vaksinasi Bagi Prajurit dan Lansia di Semarang
Meskipun demikian, pernyataan tersebut membuat Iwan ingat akan sebuah pernyataan Mahfud MD yang dinilainya ngawur. Pernyataan yang dimaksud Iwan adalah “Malaikat pun kalau masuk ke sistim kita jadi iblis”.
“Sontoloyo! Justru konstitusi itu yang menjaga rakyat dan negara dari penguasa yang tak adil dan menyengsarakan. Membatasi kekuasaan. Sehingga konstitusi itu tak boleh dilanggar. @mohmahfudmd, "Malaikat pun kalau masuk ke sistim kita jadi Iblis". Ngawur!,” tulis Iwan Sumule yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @KetumProDEMnew, 18 Maret 2021.
Perlu diketahui, pernyataan tersebut pertama kali dilontarkan Mahfud MD pada tahun 2012 ketika masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika dirinya sedang mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2012 bersama KPU dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga: Oh Jadi Karena Ini Gen Halilintar Tak Ucapkan Selamat di Acara Lamaran Atta dan Aurel
Menurutnya, pelaksanaan pilkada tersebut ditemukan banyak praktik politik uang yang dimana setiap calon kepala daerah harus mengeluarkan uang hingga ratusan miliar untuk bisa memenangkan pilkada.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam hukum ada dalil yang berbunyi salus, populi, suprema lex.
Menurutnya, dalil tersebut mengandung sebuah prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, jika sebuah aturan yang dapat menghambat pada upaya penyelamatan rakyat, maka aturan tersebut boleh dilanggar.
Prinsip itu yang dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam menangani COVID-19.
Sebagai contoh pada program vaksinasi yang dilakukan pemerintah secara cepat dan masif untuk menekan angka kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Pernyataan ini ia sampai seusai silaturahmi dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat di Markas Kodam V/Brawijaya di Surabaya pada Rabu, 17 Maret 2021. ***
SUMBER
https://twitter.com/msaid_didu/status/1372369675259015169
https://twitter.com/KetumProDEMnew/status/1372356636677840898
