Network
GALAMEDIA – Eks Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief mengaku terkejut setelah mendengar isu “Jokowi 3 Periode”.
Dilansir Galamedia dari akun Twitter Andi Arief, @Andiarief_, 18 Maret 2021, Andi Arief mengungkapkan, ada tiga gejala yang memperkuat isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat menjadi presiden.
Berikut penjelasannya:
Baca Juga: Casis Bintara TNI AU Tinggal Beberapa Langkah Lagi Ikuti Seleksi di Panda Lanud Suryadarma
1. Mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan secara langsung memilih ratusan Pj kepala daerah.
Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati dan wali kota. Ketiga Pj kepala daerah tersebut direncanakan akan diangkat pada tahun 2022 dan 2023.
Pengangkatan Pj akan dilakukan apabila masa jabatan sejumlah kepala daerah telah habis.
Perlu diketahui, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan digelar pada tahun 2024.
Baca Juga: Hakim PTUN Bandung Putuskan Buku Nikah Ketua KPAID Cirebon Fifi Sofiah Terbukti Tak Sah
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan membentuk Tim Penilai Akhir (TPA) guna menilai para birokrat sebelum diangkat menjadi Pj.
Mudah-mudahan cukup satu kali saja sudah dalam hidup ini melihat Presiden yang kekuasaannya menjadi 3 periode. Melihat gejalanya seperti mengangkat PJ Gubernur, Bupati dan walikota serta menguasai partai2, pasti nanti berdalih "saya diminta rakyat 3 periode".— andi arief (@Andiarief__) March 18, 2021
Baca Juga: Gugatan Ditolak Mahkamah Konstitusi, Ini Kata Bupati Bandung Terpilih
2. Menguasai partai-partai politik
Partai koalisi pemerintah menguasai DPR dengan menempati 427 kursi parlemen, sedangkan partai oposisi hanya memiliki 148 kursi.
Partai koalisi pemerintah terdiri dari PDIP sebanyak 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PPP 19 kursi.
Sedangkan partai yang tidak bergabung dengan pemerintah terdiri dari Partai Demokrat sebanyak 54 kursi, PKS 50 kursi, dan PAN 44 kursi.
Berbeda dengan PAN dan PKS, Partai Demokrat saat ini sedang dihadapkan dengan dualisme kepengurusan yakni kepengurusan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
Baca Juga: Selain Ucapan dan Doa, Anang Hermansyah Dapat Kado Mewah di Hari Ulang Tahun ke-52
Dilansir Galamedia dari Asia Times, manuver politik Moeldoko diduga memiliki tujuan untuk mengendalikan Partai Demokrat untuk melancarkan rencana Jokowi untuk kembali menjabat menjadi presiden pada periode 2024-2029.
3. Ibukota baru di Kalimantan dipastikan mangkrak
Ibu kota baru di Kalimantan dipastikan mangkrak, itu akan menjadi satu dalil tambahan ingin memperpanjang masa jabatan 3 periode. Karena resiko akan dikenang sebagai Presiden hura-hura hutang namun pembangunan mangkrak.— andi arief (@Andiarief__) March 18, 2021
Baca Juga: Duh, KAI Naikan Tarif Pemeriksaan GeNose C19 Menjadi Rp30 Ribu Mulai 20 Maret 2021
Menurut Andi Arief, mangkraknya ibu kota baru di Kalimantan akan dijadikan sebagai sebuah alasan tambahan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode.
Hal dilakukan karena Jokowi tidak ingin dikenang sebagai Presiden hura-hura hutang dengan pembangunan mangkrak. "Mudah-mudahan cukup satu kali saja," tutur Andi Arief.***
