Network
GALAMEDIA – Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap merasa tidak aneh dengan manuver politik yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada Partai Demokrat.
Menurutnya, sebelum berhasrat menguasai Partai Demokrat, Moeldoko diketahui pernah ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Manuver politiknya tersebut diduga dijadikan sebagai kendaraan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pada Pilpres 2019, Moeldoko diduga mengincar posisi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut tentu berbeda dengan apa yang Moeldoko lakukan pada Partai Demokrat. Di Partai Demokrat, Moeldoko diduga mengincar posisi ketum sebagai kendaraan politiknya sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca Juga: Enzy Salah Tingkah Saat Dikta Jelaskan Lamaran, Netizen Jadi Gemes
“Zigzag Sang Jenderal. Ternyata selain berhasrat menguasai Demokrat, Moeldoko pernah ingin menjadi Ketua Umum Golkar. Juga mengincar posisi cawapres Jokowi. Ambisius ‘tanpa keringat,” tulis Yan Harahap yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @YanHarahap, 19 Maret 2021.
Sebelumnya, Jokowi menunjuk Moeldoko untuk menduduki jabatan Kepala KSP pada 17 Januari 2018. Selang 1 tahun kemudian, Moeldoko diduga mengincar posisi calon wapres untuk mendampingi Jokowi.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mundurnya Moeldoko dari posisinya sebagai kader Partai Hanura.
Sejumlah lembaga survei yang kredibel pun menempatkan Moeldoko sebagai salah satu kandidat potensial untuk Jokowi.
Baca Juga: Enzy Salah Tingkah Saat Dikta Jelaskan Lamaran, Netizen Jadi Gemes
Menariknya, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai relawan Jokowi-Moeldoko Hebat (Jodoh) turut mendeklarasikan dukungannya kepada Moeldoko.
Namun dengan perhitungan politik dan lobi-lobi parpol pendukungnya, akhirnya Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres.
Meskipun demikian, Jokowi tetap menunjuk Moeldoko sebagai Kepala KSP dari awal periode keduanya sebagai presiden hingga sekarang.
Selain itu, Moeldoko juga pernah menaruh hati dengan Partai Golkar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pertemuannya dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Pada pertemuan tersebut, Moeldoko meminta restu JK untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca Juga: Habib Rizieq Terancam Hukuman Selama 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung
Namun hal itu ditolak oleh JK karena dalam AD/ART Golkar secara jelas menyebut bahwa untuk menjadi Ketua Umum Golkar, harus tercatat sebagai anggota partai minimal lima tahun.
Kronologi pertemuan tersebut diungkapkan langsung oleh mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Hamid Awaluddin.***
