Network
GALAMEDIA – Dikenal jarang membuka suara pasca terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko akhirnya tetap meyakini bahwa pilihannya sudah benar.
Hal itu diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya yang menyebutkan bahwa saat ini sedang terjadi pergolakan politik dari berbagai kubu.
"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024," kata Moeldoko dalam unggahan video di @dr_moeldoko, 28 Maret 2021.
Menurut Moeldoko, tindakan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat bertujuan untuk menyelamatkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
"Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Selain itu, pilihan Moeldoko tersebut sekaligus tidak hanya sekedar menyelamatkan Partai Demokrat, namun bangsa Indonesia.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi ini, bukan sekedar menyelamatkan bangsa dan negara," tuturnya.
Dalam video tersebut, Moeldoko memberi pengakuan soal alasan dirinya mau menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Dia mengaku bahwa tujuan hadir ke Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang memang untuk menggantikan posisi Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ucap Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko mengklaim bahwa penerawangan dirinya tersebut kemudian menjadi dasar menerima pinangan Partai Demokrat versi KLB.
"Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerma permintaan untuk memimpin Demokrat," katanya.
Baca Juga: Dari Workshop Penulisan Skenario DKKB: Film Indonesia Miskin Gagasan Kultural
Presiden Jokowi pun turut disinggung oleh Moeldoko bahwa dirinya merasa tidak perlu meminta izin kepada Jokowi soal keputusannya tersebut.
Moeldoko pun menyadari bahwa dia akan didaulat menjadi ketua umum tandingan yang berpotensi adanya dualisme dalam Partai Demokrat.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tuturnya.***
