Network
"Nasionalisme diutamakan, misalnya, menjadikan produk riset utk bangsa Indonesia dan tdk menjadikan kita sbg kelinci percobaan saja. Langkah lainnya adalah reward maksimal dari setiap usaha penunjang Ristek. Ketiadaan lembaga (kementerian) bukan berarti penghilangan concern," tulisnya.
Baca Juga: Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana Akui Ada Sejumlah Permasalahan Administrasi Dana BOS
Hal lainnya adalah segera menyusun organisasi BRIN yang belum selesai, saran Mardani.
"Hal lain, sgr menyusun organisasi BRIN yg blm selesai sejak dibentuk melalui Perpres No 74/2019. Profesionalisme, menampung kepentingan riset & inovasi hrs tercermin dr struktur tsb. Para deputi diisi kalangan profesional yg punya kemampuan riset & inovasi yg mumpuni dr bidangnya," sambungnya.
Lalu Mardani menjelaskan lagi peran BRIN dalam negara ini.
"Krn ke dpn, BRIN jd wadah bagi akademisi, ilmuwan, smp inovator yg ada di negeri ini. Hrs digaris bawahi, BRIN merupakan pelaksana,jd jgn bebankan fungsi kbjkn pd BRIN. Bs menambah kegaduhan yg tak perlu krn rentan penyelewengan kekuasaan & mengacaukan prinsip tata kelola yg baik," tandas dia.
Aspek pembinaan peneliti juga perlu pemerintah rumuskan, Mardani menyarankan.
"Aspek pembinaan peneliti juga perlu pemerintah rumuskan karena selama ini hanya diserahkan pada mekanisme pasar. Imbasnya ketertarikan para sarjana baru memilih profesi peneliti dan menggeluti dunia riset kian merosot," lanjutnya.
"Bangun kultur riset yang kondusif bagi pengembangan iptek sehingga riset bisa berujung pada inovasi," mengakhiri cuitannya.***
