Sementara Kepala Bagian (kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang mekanisme penetapan desa/kelurahan sadar hukum, pengukuhan pengurus FPSH serta penobatan duta hukum dan HAM.
“Dari 270 desa dan 10 kelurahan, yang sudah ditetapkan sebagai desa sadar hukum yakni sebanyak 27 desa dan 2 kelurahan. Kedepannya, kami akan terus mendorong desa lainnya untuk ditetapkan sebagai desa dan kelurahan sadar hukum,” tutup Dicky.***