Network
GALAMEDIA – Musni Umar memaparkan bahwa kini tengah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal tersebut disebabkan karena persoalan dana haji yang hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) ini menyebut jika krisis kepercayaan soal dana haji tersebut sebenarnya bisa diatasi langsung oleh Kemenag (Kementerian Agama).
Menurutnya, Kemenag harus terang-terangan kepada masyarakat khususnya calon jemaah haji perihal pengelolaan dana haji.
Hal tersebut kata Musni, dimaksudkan agar dapat diperoleh informasi dana haji yang transparan dan akuntabel.
"Supaya akuntabel dan transparan pengelolaan dana haji dan bisa dipercaya oleh masyarakat," tulis pria asal Kendari ini melalui akun Twitternya @musniumar, sebagaimana telah dikutip Galamedia, Senin, 7 Juni 2021.
Musni berpikir jika upaya tersebut dapat direalisasikan dengan cara mengaudit atau memeriksa pengelolaan dana haji oleh akuntan publik.
"Sebaiknya (dana haji) diaudit oleh akuntan publik," tegasnya.
Pasalnya, menurut Musni, upaya tersebut merupakan upaya alternatif di tengah besarnya ombak krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.
"Masyarakat sudah sulit percaya," tutur eks penguji calon anggota Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Di samping itu, Musni memandang jika ketidakkonsistenan perkataan dan perbuatan pemerintah yang membuat masyarakat tidak percaya dengan setiap penjelasan Kemenag perihal pembatalan keberangkatan haji di tahun ini.
"Karena antara perkataan dan perbuatan selalu tdk sama selalu bertolak belakang," tutup Musni.
Baca Juga: Ingin Makan Banyak tapi Sedang Diet? Simak 4 Makanan yang Dapat Dikonsumsi dalam Jumlah Banyak
Sebelumnya, Ace Hasan Syadzily telah meminta kepada masyarakat khususnya calon jemaah haji untuk tenang.
Pasalnya, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengungkapkan bahwa dana haji tidak diusik sedikitpun oleh pemerintah.
Di samping itu, Ace menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR akan senantiasa bahu membahu bersama BPKH guna mengawasi pengelolaan dana haji.***
