Heboh PPN Jasa Pendidikan, Angka Putus Sekolah Diprediksi Bakal Bertambah, DPR: Tidak Etis!

- 11 Juni 2021, 14:44 WIB
Pemerintah mewacanakan untuk memberlakukan PPN jasa pendidikan. DPR RI menilai langkah itu tidak etis.
Pemerintah mewacanakan untuk memberlakukan PPN jasa pendidikan. DPR RI menilai langkah itu tidak etis. /Twitter.com/@KemenkeuRI

"Upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari. Filosofi dasarnya adalah 'pajak untuk rakyat' bukan 'rakyat untuk pajak'," kata Andy.

Rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Bukan saja akan menambah beban hidup rakyat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.

Sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal.

"Rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi beban orang tua siswa. Artinya jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat," tutur dia.

Baca Juga: Sebut PPnBM untuk Mobil Mewah 0 persen, Fadli Zon Tegas: PPN Sembako Harus Ditolak!

"Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu," imbuhnya.

PPI mendesak agar rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan sekolah tersebut dibatalkan.

"Keselamatan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. Setidak-tidaknya tidak diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini," imbuh Andy.***

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x