Network
"Jadi tidak mungkin jaksa maupun hakim itu lepas dari varibel politik," ucapnya.
Ahli filsuf ini juga menuturkan, lima-enam tahun terakhir, kasus yang menyangkut tokoh kritis kerap kali dikaitkan dengan ketidaksukaan istana terhadap mereka.
"Tetapi kita di Indonesia, di dalam lima-enam tahun terakhir ini, semua kasus yang menyangkut tokoh kritis itu sering dikaitkan dengan ketidaksukaan istana terhadap tokoh-tokoh ini," jelasnya.
Dalam hal ini, Rocky mengatakan, kita harus memperhatikan agar faktor politik tidak mempengaruhi putusan nantinya.
"Nah itu sebetulnya yang mesti kita perhatikan, supaya tidak mempengaruhi putusan hakim," imbuh dia.
Baca Juga: Jokowi 3 Periode Sebenarnya Sudah Ada di Ramalan Jayabaya, Simak Penjelasan Lengkapnya
Lebih lanjut pendiri Setara Institute ini menganalisa, karena pada kasus sebelumnya HRS tidak divonis hukuman berat, maka dihadirkan lah kasus lain.
"Jadi kalau kasus-kasus sebelumnya itu soal kerumunan, segala macam tidak cukup kuat, maka seolah-olah harus dihadirkan kasus lain, yaitu berita bohong," terang Rocky.
Dalam hal ini, Rocky tahu ini adalah sebuah rangkaian untuk mengejar HRS.
"Padahal ini satu rangkaian sebetulnya, karena kita tahu bahwa HRS diuber-uber," ucapnya.
