Network
"Kedua, bisa kena pasal pemalsuan KTA Demokrat karena bukan anggota Demokrat," jelasnya.
"Kalau nekad ya silahkan, siap-siap kembali malu," tandas Andi.
Adapun informasi pengajuan pengesahan kepada PTUN seperti telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum kubu KLB, Rudiansyah.
Baca Juga: Tinjau Tempat Isolasi di Garut, Ridwan Kamil Sebut Bisa Dilakukan Sistem Pola Hulu dan Hilir
"Sebagaimana diketahui pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan, maka dari itu, ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta," kata kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang, Rusdiansyah, dalam keteranganya Jumat, 25 Juni 2021.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil KLB yang digelar di Deli Serdang beberapa waktu yang lalu, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum dan Jhoni Allen Marbun didapuk menjadi Sekretaris Jenderal.***
