Network
GALAMEDIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Perubahan terjadi dari PP No.68/2013 menjadi PP 75/2021.
Melalui perubahan itu, disebutkan rektor maupun wakil rektor hanya dilarang rangkap jabatan jika menjadi direksi BUMN maupun BUMD.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, perubahan statuta UI sangatlah mengkhawatirkan bagi kemandirian kampus itu sendiri.
Kurnia berpendapat, apa yang dilakukan Jokowi sebagai presiden atau kepala pemerintahan telah menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa lemah, karena dia tidak berhasil membuat kampus merdeka.
“Presiden menunjuk diri sebagai penguasa lemah karena tidak berhasil membiarkan kampus merdeka,” katanya kepada wartawan, Selasa, 20 Juli 2021.
Baca Juga: Kebijakan PPKM Darurat Belum Ada Kejelasan, Warganet Galau Menunggunya Hingga Trending
Terlebih, kata dia, ada nuansa politk dalam hal ini.
“Dan lebih pelik lagi ada nuansa politik akomodatif, di mana rektor UI sebagai bagian dari loyalis Jokowi perlu dilindungi kepentingannya,” tandasnya.
Selain itu, Kurnia melihat apa yang dilakukan Jokowi menjadi tragedi besar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
“Lebih tragis lagi soal kuasa rektor yang dapat mengendalikan karir dosen, tentu ini tidak saja masalah bagi UI tetapi lebih jauh soal kemandirian kampus di seluruh negeri,” ujarnya lagi.
