Network
Namun pada akhirnya kebijakan itu urung dilakukan karena mendapat penolakan keras dari kelompok pengusaha atau Kadin.
"Tetapi dalam panggilan Zoom dengan Presiden kemudian pada 30 Juni, asosiasi bisnis menolak rekomendasi dari para ahli kesehatan, kata orang itu," bebernya.
Baca Juga: Heboh Soal Muazin Shalat Idul Adha, Jokowi Dapat Pembelaan TGB dan MUI
Alasan kelompok pengusaha sehingga melakukan penolakan tidak lain adalah karena dinilai dapat menghambat laju ekonomi manakala penguncian itu dilakukan.
Imbas penolakan itu katanya, Presiden Jokowi akhirnya memberlakukan kebijakan yang tidak mengarah pada penguncian wilayah atau lockdown.
Seperti diketahui, pada 1 Juli pemerintah akhirnya mengambil kebijakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
"Hari berikutnya, pemerintahan Jokowi mengumumkan pembatasan yang menghindari penguncian penuh yang diusulkan oleh pejabat kesehatan," terangnya.
Sehingga akhirnya, lonjakan kasus yang dipicu oleh varian Delta tak terelakan. Dungkapkan pula bahwa Indonesia saat ini menjadi epicentrum penyebaran kasus Corona di dunia.
Baca Juga: Ekonomi Terpukul Pandemi, PDI Perjuangan Jawa Barat Bangkitkan Dengan Perkuat Peran Koperasi
Bahkan, capaian vaksinasi Indonesia juga turut disorot karena baru mencapai 6 persen dari 270 juta penduduk Indonesia saat ini.
