Network
“Bagaimana prokes yang kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi dengan kondisi yang lebih aman,” imbuh dia.
Terkait hal itu, Budi menerangkan telah disiapkan roadmap yang dituangkan ke sistem pengendalian protokol kesehatan digital. Pengendalian ini akan mengatur kehidupan masyarakat di tengah pandemi dari 6 sektor yakni perdagangan, kantor, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.
“Atas arahan Pak Menko kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan dari prokes di 6 aktivitas utama. Pertama adalah perdagangan. Bisa perdagangan modern seperti mal, atau departement store atau juga tradisional seperti pasar basah atau toko kelontong,” papar Budi.
“Kedua adalah kantor dan kawasan industri. Ketiga adalah transportasi baik darat, laut, udara. Keempat pariwisata, hotel, resto, atau event. Kelima keagamaan dan keenam pendidikan,” tambah dia.
Disebutkan, Presiden Jokowi berharap prokes yang mendampingi masyarakat bisa praktis digunakan sehari-hari. Semuanya akan terintegrasi dengan aplikasi Pedulilindungi.
“Arahan beliau agar dipastikan prokes yang nanti akan mendampingi kehidupan kita ke depan itu bisa praktis. Bisa juga digital atau bisa berbasis information technology, atau bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari. Sudah diputuskan Presiden nanti akan menggunakan aplikasi Pedulilindungi sebagai dasar,” tandas dia.
Di sisi lain, ini bukan pertama kalinya Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Hal ini sudah beberapa kali disampaikan Jokowi, salah satunya saat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada 2020.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima, bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang," kata Jokowi saat itu.
"Artinya kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan COVID. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," tambahnya.***
