Network
Sebelumnya, sempat bergulir wacana amandemen UUD 1945 di kalangan MPR yang menyebut bahwa amandemen tersebut diperlukan untuk mengakomodir Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Namun belakangan, wacana itu mendapat penolakan dari kalangan oposisi seperti PKS dan Demokrat yang khawatir bahwa amandemen justru akan melebar pada perpanjangan masa jabatan.
Baca Juga: Digugat Cerai Oleh Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti: Bagus Dong, Keinginan Cerainya Sudah Lama
Politisi senior Partai Demokrat, Syarief Hasan misalnya, ia dengan tegas menolak jika amandemen tersebut dilakukan untuk memuluskan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Kami yakin, usulan Partai Demokrat, dibuka akan melebar. Siapa yang menjamin? Makanya kami menolak amandemen UUD 1945," kata Syarief yang juga menjabat Wakil Ketua MPR, Kamis, 2 September 2021 kemarin.***
