Network
Selain itu, penguatan kapasitas badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim siaga bencana untuk beroperasi selama 24 jam, penyusunan rencana kedaruratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi, pelatihan dan gladi evakuasi secara rutin dan memadai dengan memperhitungkan jarak dan waktu serta kemampuan mobilitas masyarakat dalam evakuasi.
Rencana aksi jangka menengah dengan durasi waktu 2-3 tahun meliputi penyempurnaan tata ruang dengan memperhatikan peta multi bahaya, pengecekan bangunan strategis atau vital untuk memastikan kondisi tahan terhadap gempa dengan magnitudo 7,8, relokasi pemukiman yang berada di zona rawan gempa dan tsunami, penguatan infrastruktur pantai rawan tsunami serta perlindungan pantai rawan tsunami dengan penghijauan.
Sedangkan untuk rencana aksi jangka panjang, yakni evaluasi dan monitoring implementasi sistem mitigasi multi bencana, penyempurnaan tata ruang serta penyempurnaan kebijakan daerah untuk mitigasi bencana.
Baca Juga: Spongebob Disensor, Saipul Jamil Bebas Berpentas, Tsamara Amany: KPI Tiba-tiba Senyap Tanpa Suara
"Rencana aksi ini perlu segera dilakukan dengan melibatkan semua komponen terkait, mengingat seluruh wilayah pesisir di provinsi Maluku rawan akan gempa tektonik dan tsunami," katanya.
Dia menyatakan, berdasarkan data sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, ternyata frekuensi tertinggi terjadi di provinsi Maluku.
Baca Juga: 60 Persen Pedagang Pasar Baru Bandung Bangkrut, Kini Tingkat Kunjungan Hanya 15 Persen dari Kapasitas
"Tercatat 45 kali tsunami terjadi di wilayah Maluku (termasuk Maluku Utara sebelum dimekarkan) selama rentang tahun 1600 Sampai 2006. Dua diantaranya merupakan tsunami dengan korban jiwa terbanyak," ujarnya.
Peristiwa bencana di Provinsi Maluku yang merenggut banyak korban itu adalah gempa bumi dan tsunami Seram yang dikenal sebagai "Bahaya Seram" tahun 1899 dengan korban jiwa mencapai 4.000 orang, serta gempa bumi dan tsunami Ambon tahun 1674 dengan tinggi tsunami 8-10 meter dan menelan korban 2.332 orang.
Dia juga menyatakan karakteristik gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Maluku berbeda dengan Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga jargon "20-20-20" sebagai peringatan dan upaya siaga terhadap tsunami, tidak tepat diberlakukan di wilayah Maluku.
