Network
GALAMEDIA - Perayaan Tahun Baru kemungkinan akan dilarang oleh pemerintah. Alasannya, masih terkait dengan Covid-19.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melarang perayaan Tahun Baru.
Menurutnya, perayaan Tahun baru berpotensi menimbulkan kerumunan besar. Larangan sebagai upaya antisipasi kenaikan kasus saat momentum Natal dan Tahun Baru.
"Di kesempatan ini, di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati," ujarnya.
Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Subang Seperti Ketakutan, Nasibnya Berubah Pekan Depan, Ahli Bocorkan Ciri-cirinya
"Agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita," tutur Luhut dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 November 2021.
Pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat Natal dan Tahun Baru.
Dikutip dari Antara, kesiapan itu mencakup aspek baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Menurut Koordinator PPKM Jawa-Bali itu, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid-19 pada periode Natal dan Tahun Baru akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depan.
Baca Juga: Giesz Chalifah Sebut Ferdinand Lebih Bodoh dari Anak SMAyang Gagal Naik Kelas Tiga Kali
Lebih lanjut Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) ini menuturkan, hingga saat ini pemerintah terus menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan semakin berkurang dari hari ke harinya.
Hal itu, menurutnya, sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi Covid-19 di masa Natal dan Tahun Baru nanti.
"Oleh sebab itu, dalam menyambut Natal dan Tahun Baru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan utamanya di tempat kerumunan," tuturnya.
Baca Juga: Fadli Zon Menghilang Usai Ditegur Prabowo, Pengamat Sarankan Pindah ke Partai Fahri Hamzah
"Selain itu pemerintah akan terus menggenjot percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansianya masih di bawah 50 persen," lanjut Luhut.
Tak hanya itu pemerintah, lanjut dia, juga akan terus memperkuat aktivitas testing dan tracing oleh TNI/Polri dan penemuan kasus aktif, serta memasukkan pasien yang positif ke karantina terpusat untuk mencegah penyebaran di level keluarga.
"Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita semua," pungkasnya.***
