Network
Selain ditolak, politikus Partai Gerindra ini mengatakan bahwa sejak peluncurannya, UU Cipta Kerja telah menelan banyak korban, dari kalangan aktivis hingga mahasiswa.
Sehingga, Ferry berpendapat, UU Cipta Kerja terlalu mengabaikan banyak aspek seperti kesehjateraan pekerja dan buruh.
“Kita gak ingin negara ini dikuasai oleh Tiongkok dengan Omnibus Law itu, karena ini terlalu mengabaikan banyak sekali aspek,” ungkapnya.
Lebih lanjut, aktivis ini menduga bahwa putusan MK soal UU Cipta Kerja disebabkan oleh perkembangan geopolitik, di mana Tiongkok telah dijadikan musuh.
“Bisa jadi ini disebabkan karena perkembangan geopolitik, di mana sekarang Tiongkok juga dijadikan musuh kolektif dari banyak negara di dunia ini, sehingga MK merasa bahwa UU ini sebenarnya titipan Tiongkok kepada pemerintahan pak Jokowi,” katanya.
Bila UU tersebut bukan pesanan Tiongkok, menurut Ferry, seharusnya pemerintah tidak mengabaikan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya.
Contohnya saja seperti aspek lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, dan lainnya.
Diketahui, putusan MK menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Baca Juga: Digadang-gadang Calon Kuat Pangkostrad Baru, Ini Catatan Karier Mayjen Agus Subiyanto
