Network
GALAMEDIA - Pimpinan MPR RI dibuat geram dengan Menkeu Sri Mulyani karena memotong anggaran dan tak hadir dalam rapat bersama.
Atas hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad bahkan meminta agar Presiden Jokowi memberhentikan alias mencopot Sri Mulyani karena dinilai tidak cakap.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga memberikan komentar senada bahkan menilai Sri Mulyani tak menghargai lembaga yang dipimpinnya karena sulit berkoordinasi dan tak hadir dalam rapat.
Menanggapi desakan agar Jokowi mencopot dirinya dari jabatan Menkeu, Sri Mulyani akhirnya buka suara.
"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR dapat dijelaskan sbb," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati Rabu, 1 Desember 2021.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa terkait rapat dengan MPR, ia menerima undangan untuk pelaksanaan rapat 27 Juli 2021 namun bersamaan dengan internal Presiden.
Baca Juga: Waroeng Steak & Shake Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sukawening Melalui Waroeng Peduli
Rapat kedua pada 2 September 2021 ia juga tak hadir lantaran bersamaan dengan Rapat Banggar DPR RI sehingga rapat ditunda.
"1) Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, terkait anggaran MPR yang dilakukan pemangkasan kata dia, hal tersebut lantaran adanya refocusing terhadap anggaran kementerian dan lembaga karena terimbas Covid-19.
Baca Juga: Rafathar Pakai Outfit Berbanderol Jutaan, Netizen Terpesona: Gantengnya Aa Meresahkan!
"2) Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu menangani Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," jelas dia.
"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap sesuai dengan mekanisme APBN.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 1 Desember 2021: Pasha Makin Menjadi-jad Sindir Dewa Soal Harta Warisan
Dia juga menyatakan bahwa dirinya menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur Undang-Undang.
"3) anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," kata Sri Mulyani.
Dalam keterangan yang sama, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya termasuk dirinya terus bekerja sama yang berpengaruh terhadap masyarakat dan ekonomi seperti saat ini.
"4) Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian. Jakarta, 1 Desember 2021," pungkasnya.***
