Network
- GALAMEDIA - Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan buka suara terkait Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan presiden.
Menurutnya, perjuangan penghapusan PT nol persen harus terus digalakkan. Sebab, itu merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan pemimpin negara yang ‘benar’.
Baca Juga: Laura Anna Meninggal, Gaga Muhammad 'Dijodohkan' dengan Mayang, Adik Vanessa Angel
Hal tersebut disampaikan Syahganda dalam webinar yang diadakan oleh BEM FISIP UMJ bertajuk ‘Bedah Tuntas Arah Gerak KPK’ pada Rabu, 15 Desember 2021.
“Pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang tidak dibiayai oleh cukong-cukong untuk menjadi presiden,” ujarnya.
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini yakin, bila masih ada ambang batas pencalonan presiden, Indonesia diyakini akan terus menghasilkan pemimpin negara yang dibiayai oleh para cukong untuk menjadi presiden.
Baca Juga: 25 Ribu Batang Rokok Ilegal di Garut Diamankan Satpol PP
Syahganda berpendapat, 20 persen akan menjadi bagiannya daripada persekongkolan jahat.
“Karena kalau 20 persen itu akan menjadi bagiannya daripada persekongkolan jahat dari partai-partai dan para pemilik modal untuk menentukan siapa calon presiden ke depan,” ungkapnya.
“Karena presiden itu dibatasi oleh dua orang, biar didesain. Itu ada teorinya, teorinya The Second Base. Orang-orang baik, pinter, mampu, teladan, saleh, tidak boleh masuk pada pertarungan itu harus diseleksi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ketua KPK, Firli Bahuri juga mendukung PT nol persen. Firli kini memberikan dukungan untuk dihilangkannya Presidential Threshold.
Baca Juga: Hapus Akun Persib di Bio Instagram Miliknya, Wander Luiz Mendekat ke PSS Sleman
Hal tersebut disampaikan Firli dalam acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Desember 2021.
“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parlemen treshold, president treshold, seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak kalo kita ingin mengentaskan dari korupsi,” jelasnya.
Baca Juga: Laura Anna Meninggal Dunia, Ayahanda Gaga Muhammad Angkat Bicara
Menurut dia, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Sehingga, hal itu berpotensi menyebabkan adanya politik transaksional. ***
