Susi Pudjiastuti Disebut Tak Enak Ngomong ke Mahfud MD, Rizal Ramli: Mestinya Sudah Paham Banget

Seperti diketahui, MK mendapat gugatan ambang batas pencapresan atau presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen.

Baca Juga: Satgas BLBI Hendak Lelang Aset Timor, Tommy Soeharto Santai, Bangun Lapangan Golf Senilai Rp200 Milyar

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada-tidaknya presidential threshold merupakan hak pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.

"MK sudah berkali-kali memutus bahwa ketentuan ada atau tidaknya threshold untuk pilpres/wapres adalah hak pembentuk UU untuk menuangkannya di dalam UU. Itu adalah opened legal policy (OPL), terserah lembaga legislatif untuk mengaturnya," kata Mahfud.***