Network
Artinya, ujar Muradi, jika memang Sekda dinilai kurang baik kinerjanya, bisa saja diganti. Selama aturannya tidak dilanggar, hal tersebut tidak ada masalah. Itu menjadi kewenangan dari pimpinan di daerah atau Kepala Daerah.
"Karena tentu saja Pak Yana maunya punya Sekda atau Kadis yang sesuai dengan speed yang diinginkan, atau sesuai dengan visi misi yang diinginkannya. Tentunya dengan kondisi yang harus dijalani selama mungkin 18-20 bulan kedepan," kata Muradi.
Baca Juga: 2 Roket Misterius Meledak di Lepas Pantai Tel Aviv, Israel Serang Jalur Gaza
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Pakar Hukum Tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan, evaluasi ASN perlu dilakukan guna mengevaluasi kinerja terutama pejabat yang menempati posisi strategis.
"Namanya jobfit, pengujian terhadap kecocokan dari jabatan dengan kemampuan. Jangan sampai nanti misalnya sarjana hukum tapi ngurusnya bidang infrastruktur. Ya tidak cocok," tutur Asep
Jika proses evaluasi tersebut sudah selesai, lanjut Asep, sebaiknya dilakukan assesment kepegawaian untuk memaksimalkan kemampuan dan keahlian para pemegang jabatan.
"Supaya masing-masing jabatan cocok dengan kemampuan dan keahlian. Jadi linier antara pendidikan sama jabatan itu sama dengan ahlinya," tambahnya.
Mengenai kinerja Pemkot Bandung, Asep mengaku tidak bisa menilai lebih jauh. Pasalnya, Pemkot harus melakukan Refocusing anggaran ke penanganan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
"Sedikit pada pemulihan ekonomi, jadi agak susah menilai para pejabat di luar kesehatan dan ekonomi karena memang dua tahun ini dimana pun semua daerah punya masalah seperti itu. Jadi kalau mau dilihat memang agak susah kalau dua tahun terakhir ini," terangnya.
Ia mengatakan, kondisi di tengah pandemi Covid-19 Pemkot Bandung harus melakukan inovasi. Meskipun, kata dia, anggaran Pemkot Bandung menipis.***
