Network
GALAMEDIA - Sejalan dengan Gerindra, DPD PKS Kota Bandung akan tetap menjaga koalisi meski saat ini hanya tinggal menyisakan Yana Mulyana di kursi kepemimpinan Kota Bandung.
PKS Kota Bandung melalui kadernya yang duduk di kursi DPRD Kota Bandung pun akan tetap kritis terhadap kepemimpinan saat ini.
"Alhamdulillah, bagus (Gerindra akan tetap jaga koalisi)," ujar Ketua DPD PKS Kota Bandung, Khairullah, Rabu, 20 April 2022.
PKS, ungkapnya, akan tetap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pimpinan di Kota Bandung.
Sekali pun dulu saat almarhum Oded M. Danial masih menjabat sebagai wali kota, PKS tetap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bandung.
Baca Juga: Spesifikasi Xiaomi Redmi 10C Resmi Dijual di Indonesia, Cuma 1 Jutaan Wajib Punya
"Kita dari dulu jaman almarhum Mang Oded juga sekalipun asalnya dari PKS, kalau ada yang perlu dikritisi kita kritisi," terangnya.
Terkait upaya menjaga koalisi dengan Gerindra, pria yang akrab disapa Iyung ini mengatakan bahwa anggota dewan dari Fraksi PKS akan terus mengawasi kinerja wali kota.
"Siapa pun wali kotanya kita memiliki kewajiban mengawasi jalannya pemerintah, karena tugas DPRD seperti itu," tandasnya.
Selain itu, ungkap Iyung, masih ada janji kampanye yang masih harus dituntaskan. di mana saat perumusannya melibatkan partai koalisi, apalagi PKS sebagai pengusung sehingga harus mengawasi soal penunaian janji-janji kampanye.
"PKS akan mengawasi dan insya Allah tetap membantu penunaian janji-janji kampanye, kita ikut memperjuangkanlah," jelasnya.
Untuk merawat koalisi ini, Iyung berharap ada pertemuan rutin dengan Gerindra. Karena Kota Bandung tak bisa dibangun sendiri, harus ada kolaborasi. Dan membangun kolaborasi ini harus ada pertemuan.
"Teknisnya bisa kita diundang atau bisa kita yang mengundang. Kalau ada hal hal yang harus kita bahas dan selesaikan kita harus duduk bersama," terangnya.
Disinggung soal infrastruktur yang menjadi prioritas wali kota saat ini, Iyung mengatakan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tadinya infrastruktur menjadi prioritas.
Namun karena adanya pandemi Covid-19 yang berefek pada ekonomi negara dan juga Kota Bandung, maka pada tahun 2021 dilakukan perubahan pada RPJMD dan pemulihan ekonomi jadi prioritas.
"Walau pun bergerak ke infrastruktur tapi yang mendorong pemulihan ekonomi. Kami harapkan pembangunan infrastruktur ini yang banyak membuka lapangan kerja sifatnya padat karya," ucapnya.***
