Network
"Permasalah pertama kurang melaporkan penghasilan, mereka yang belum pakai jasa konsultan biasanya kurang paham, klien Kita rutin setiap bulan 300 lebih perusahaan. Kalau faktualnya 70 persen yang UKM, tersebar di beberapa lokasi baik Jakarta, Bandung, Kalimantan, dan Jawa Timur," jelasnya.
"Dengan memberikan informasi dan edukasi perusahaan yang lebih tajam dan dalam khususnya kepada UKM binaan Kadin, diharapkan makin pajak pelaku UMKM bisa mengikuti PPS jilid 2. Harapannya karena pajak semakin ketat cepat datanya ketahuan, ini tugas dirjen pajak tapi kita berupaya juga membantu memberikan informasi supaya lebih mengerti, semua akan ikut pada PPS jilid II," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil ketua bidang pengembangan SDM dan Sertifikasi Kadin Kota Bandung, M Ilyas Basoeki mengatakan ada sebanyak 2000 UMKM binaan Kadin Kota Bandung.
Baca Juga: Resep Asem-asem Iga Sapi Belimbing Wuluh, Kuahnya Seger Banget!
Menurutnya persoalan pajak menjadi hal yang masih belum dipahami secara maksimal
"Rata-rata mereka tidak paham tax Amnesty, caranya bagaimana, apakah bayar setengah atau bagaimana, pajak harus dimulai dari sekarang, ini dalam rangka persiapan ketika nanti mereka berkembang mereka sudah siap dengan pondasi yang kuat," ucapnya.
Ilyas menegaskan bahwa, pelaku UMKM memiliki peran strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pihaknya berharap laju pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM pasca Covid-19 melandai tidak terganjal dengan urusan pajak.
"UMKM potensinya luar biasa, bahkan 98 persen ekonomi kita ditunjang UMKM, mudahan mereka paham dan segera melaksanakan tax Amnesty, taat pahak dan berbisnis lebih baik, kewajiban dipenuhi, ini momen penting," tambahnya.***
