Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita mengungkapkan kesiapannya memfasilitasi UPI dan Pemprov Jabar mengembangkan pembejalaran digital dengan cara peningkatan kapasitas guru-guru di Jabar. Enggartiasto percaya UPI memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi ujung tombak transformasi pembelajaran di tanah air.
“Situasi pandemi Covid-19 berdampak luas bagi dunia pendidikan, khususnya perubahan cara dan perilaku belajar anak-anak kita. Perubahan ini harus disikapi dengan cara menyiapkan guru agar mampu menjalankan pembelajaran jarak jauh secara tepat. Harus ada penyederhanaan kurikulum agar lebih sesuai dengan tuntutan kebiasaan baru,” ungkap Enggartiasto Lukita saat memberikan sambutan pada webinar “Menjalin Sinergitas Kerjasama dan Hubungan Alumni Dalam Tatanan Normal Baru” yang diselenggarakan Divisi Kerjasama dan Hubungan Alumni UPI, Rabu 15 Juli 2020.
Baca Juga: Gadaikan 3 Unit Mobil Rental, Pasutri di Subang Berurusan dengan Polisi
Enggartiasto tidak memungkiri penyederhanaan kurikulum membutuhkan tahapan panjang dan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai leading sector utama pendidikan di tanah air. Namun demikian, dengan pengalaman panjang sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), UPI bisa melakukannya secara mandiri dan mengaplikasikannya secara terbatas. Apalagi, selama ini penyusunan kurikulum nasional tidak pernah lepas dari peran para pakar pendidikan dari UPI. Sebagai catatan, Ketua Pengembang Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan merupakan guru besar UPI.
“Jika UPI sudah siap dengan proposal pengembangan pendidikan digital, saya siap mempertemukan langsung dengan Pak Gubernur. Jabar bisa menjadi pilot project pengembangan kapasitas guru digital di Indonesia. UPI bisa memerankan diri sebagai LPTK yang secara cepat merespons perubahan situasi belajar selama pandemi. Saya yakin UPI bisa. Kami IKA UPI siap memberikan dukungan penuh kepada almamater untuk menjalankan program tersebut,” tandas tokoh senior Partai Nasdem yang turut mengantarkan Ridwan Kamil menjadi orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.
Dalam konteks kemitraan alumni-almamater, Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja jilid I ini mengajak segenap alumni UPI duduk bersama-sama dengan pimpinan UPI untuk merumuskan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk membesarkan almamater. Penting bagi alumni untuk memahami dengan baik positioning almamater dalam peta pendidikan tinggi saat ini. Ini tidak lepas dari transformasi kelembagaan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung menjadi universitas.
Baca Juga: Wali Kota Tetapkan 212 Titik Lokasi Penjualan Hewan Kurban di Kota Bandung
“Kami para alumni, khususnya jajaran IKA UPI, siap memberikan kontribusi untuk kemajuan almamater tercinta. Pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan? Dalam bahasa bisnisnya, di mana positioning UPI? Apa spesialisasi UPI? Apakah konsisten dalam bidang pendidikan? Atau sudah beranjak meninggalkan pendidikan seiring hadirnya program studi baru nonkependidikan? Jika kita tetap fokus pada pendidikan, maka banyak hal yang bisa dilakukan bersama,” kata Enggartiasto.
Mengingatkan kembali pesan Presiden Jokowi dalam salah satu rapat kabinet, Enggartiasto meminta perguruan tinggi untuk fokus pada bidangnya masing-masing. Jangan ke mana-mana. Dengan demikian, jika UPI setia dengan marwah pendidikan, maka UPI harus menjadi pusat keunggulan (center of exellence) pendidikan di tanah air. UPI harus menjadi motor bagi LPTK-LPTK lain di Indonesia. Salah satunya dengan merespons cepat perubahan budaya belajar era pandemi dan pascapandemi Covid-19.
Enggartiasto mengungkapkan, IKA UPI sudah mengirimkan surat resmi kepada Mendikbud berisi permintaan agar pemerintah memperkuat peran LPTK di Indonesia. Dalam konteks kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru, IKA UPI dengan tegas meminta Kemendikbud menugaskan LPTK untuk mengembangkan program peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran digital. Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
