Network
Selanjutnya, Firman menerangkan, akan lebih mudah membantu koordinasi dari Pj Gubernur dengan Walikota dan Bupati. Bahkan, saat ini yang sudah Pj di antaranya Cimahi, Bekasi dan Tasikmalaya.
"Nantinya akan bertambah lagi sekitar 15 Pj, karena sudah habis masa jabatannya," ujar Firman.
Firman menekankan, dan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga stabilitas politik menjelang pemilu, hal itupun menjadi tugas yang tidak mudah untuk Pj Gubernur Jabar.
"Kita tahu bahwa dinamika politik di Jabar sangat tinggi, karena menjadi barometer politik di level nasional. Jadi harus punya sensitivitas yang punya kemampuan mengelola dinamika politik saat menjelang pemilu dan saat pemilu, termasuk sampai Pilkada pada bulan November, tentunya itu yang dibutuhkan kalau berbicara soal Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil," kata Firman.
Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Ono Surono: Pancasila Way Of Life Bangsa Indonesia
Pj Gubernur Jabar Apakah harus dari Birokrat atau Jenderal Polisi?
Disinggung terkait pengganti Ridwan Kamil apakah harus dari birokrat tau Jenderal polisi, Firman mengaskan, untuk birokrat itu pastinya dari Kemendagri, tentunya pejabat - pejabat di Kemendagri sudah terbiasa mengelola pemerintahan termasuk di level lokal.
"Mereka punya pengetahuan dan keterampilan tentang itu. Tetapi, kalau untuk Polri bisa dilihat dan dinilai dari pengalaman di lapangan yang bisa menjadi nilai lebih," ujar Firman menegaskan.
Terakhir, Firman menilai, usulan DPRD Jabar terkait Pj Gubernur Jabar itu tetap kewenangan Kemendagri. Bahkan, keputusan Kemendagri bisa berbeda.
"Kalaupun terkait usulan di DPRD, kan kewenangannya ada di Kemendagri, jadi DRPD hanya mengusulkan saja dan nanti yang ditetapkan oleh Kemendagri itu bisa berbeda. Intinya, tidak harus dari birokrat, sipil atau Polri, karena sejauh ini nama-nama itu yang mengemuka saat ini, tentunya ada plus dan minusnya," kata pengamat politik Unpad, Firman Manan.***
