Network
GALAMEDIANEWS - Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik digital yang terintegrasi.
"Pemda jangan berlomba bikin aplikasi, tapi harus melakukan interoperabilitas (menghadirkan layanan digital dari dua atau lebih sistem ataupun komponen yang terintegrasi atau dapat saling berbagi pemakaian data dan informasi)," kata Anas dalam acara Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center Denpasar, Bali, Jumat, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 2 Juni 2023.
Azwar Anas mencontohkan Inggris sebagai negara yang telah berhasil memperkenalkan digitalisasi dalam pelayanan publik secara masif dan terintegrasi.
Baca Juga: The Punisher Is No More: Marvel Resmi Singkirkan Karakter Paling Kontroversialnya
"Misalnya, Inggris. Negara itu menyederhanakan ribuan aplikasi menjadi 75 aplikasi layanan saja. Di Estonia, identitas digital warga telah terkoneksi ke berbagai layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Demikian pula di Singapura," ujarnya.
Di Indonesia, lanjut Azwar Anas, Presiden Joko Widodo juga menaruh perhatian besar terhadap digitalisasi layanan publik yang terintegrasi. Hal ini terlihat dari penandatanganan Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Presiden Jokowi pada Desember 2022.
Dalam Perpres tersebut, Kementerian PAN-RB menjadi salah satu koordinator dalam pengembangan arsitektur SPBE.
Baca Juga: Sosok Jenderal Mantan Kapolda Ini Disebut Layak Jadi PJ Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil, Simak Profilnya
"Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE menjadi jalan pembuka untuk memperkuat integrasi pelayanan publik. Saat ini hal tersebut sedang dikebut melalui inisiatif strategis yang dijalankan secara paralel oleh tiga kementerian koordinator dengan berbagai kementerian di bawahnya," jelas Azwar Anas.
Dalam kesempatan yang sama, Azwar Anas juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan nasional untuk integrasi layanan digital yang mengidentifikasi sembilan layanan digital prioritas.
Kesembilan layanan tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, manajemen kependudukan, transaksi keuangan pemerintah yang terintegrasi, layanan aparatur pemerintah yang terintegrasi, layanan portal publik, dan program Satu Data Indonesia.
Azwar Anas menambahkan bahwa Indonesia mengambil pelajaran dari pemerintah di seluruh dunia seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura dalam mengimplementasikan transformasi digital dalam administrasi publik.
