Network
Menurut kades tersebut, semakin banyak industri di satu kecamatan maka semakin besar DBH-P yang didapat. Seperti di Kecamatan Jatiluhur yang menjadi kawasan industri.
“Di Jatiluhur bisa satu desa dapat Rp 800 juta dari bagi hasil,” ucapnya.
Sementara itu ditemui di DPRD Purwakarta, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jaya Pranolo tak menampik perihal tersebut.
“Kalau tidak salah sekitar Rp 40 miliar,” ucap Jaya sambil berlalu tanpa merinci.
Seperti diketahui tahun 2022 lalu Anne Ratna Mustika yang masih menjabat sebagai bupati pernah secara menguliti mantan bupati sebelumnya, Dedi Mulyadi, di muka umum dengan menyebut menyisakan utang DBH-P sebesar Rp 28 miliar.
Baca Juga: 9 SMA di Kota Palembang yang Masuk ke-Deretan Top Sekolah Terbaik se-Indonesia
Belakangan diketahui utang tersebut tak sepenuhnya benar dan hanya Rp 19 miliar. Utang itu pun bukan bersifat pribadi melainkan pemerintah karena selama Dedi Mulyadi menjabat banyak sekali pembangunan yang dilakukan.
Pembangunan tersebut beberapa di antaranya adalah membuka jalan ke Sukasari hingga Taman Air Mancur Sri Baduga Maharaja yang kini menjadi ikon kebanggaan warga Purwakarta.***
