Network
GALAMEDIA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah menekankan akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di wilayah Jakarta, mulai 14 September 2020.
Pro kontra bermunculan, bahkan pihak yang 'menyerang' Anies pun bermunculan. Salah satunya yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Arief menyoroti semakin tingginya angka kasus Covid-19 di Ibu Kota tersebut. Menurutnya, ada sesuatu yang salah dengan kondisi di Jakarta.
Lewat akun Twitter pribadinya, Arief menyerang Anies, khususnya Pemprov DKI Jakarta terkait dengan anggaran penanganan Covid-19.
Baca Juga: Denny Siregar Sebut Gerakan Anies Baswedan Mirip Emak-emak Naik Sepeda Motor Matik
"Saya Yakin Dana Penanggulangan Covid di DKI banyak penyimpangan buktinya jumlah yang terpapar Covid malah tambah besar tuh..Nah Pak Kajati DKI jakarta gimana nih," tulis Arief dalam akun Twitter @bumnbersatu, dilihat Galamedia, Jumat, 11 September 2020.
Arief dalam cuitannya juga mencolek @jokowi, @Dennysiregar7, @KompasEkonomi, @eko_kuntadhi, @ChusnulSyantik hingga @prabowo.
Saya Yakin Dana Penanggulangan Covid di DKI banyak penyimpangan buktinya jumlah yang terpapar Covid malah tambah besar tuh.. Nah Pak Kajati DKI jakarta gimana nih @jokowi @Dennysiregar7 @KompasEkonomi @eko_kuntadhi @ChusnulSyantik @prabowo— Arief Poyuono (@bumnbersatu) September 10, 2020
Baca Juga: Penyidik Bareskrim Polri Tongkrongi Ekspose Kasus Djoko Tjandra di KPK
Cuitan itu pun mendapat respon dari warganet. Salah satunya dari netizen yang mencoba meluruskan pendapat Arief.
"Salah besar. Penyimpangan itu ada di cap OTG. Kenapa OTG masuk ke statistik? Silahkan bongkar.. Ini baru jakarta, semua bisa bermain," tulisnya.
"Hasil pasti swab itu indikatornya kalo rapid test dan sejenisnya walau positif tapi setelah diswab 70% mereka jadi negatif," sambung netizen itu.
Akun lain juga ikut berkomentar dan membela Anies dan Pemprov DKI Jakarta.
Baca Juga: Ini Dia Partai Baru yang Didirikan Amien Rais, Semboyannya Lawan Kezaliman
"Jika sejak awal presiden melakukan lockdown mungkin tdk Akan seperti sekarang yg dikucilkan negara luar... jika sekarang menyalahkan gubernur atau bupati sama dgn presiden lempar batu sembunyi tangan... menutupi kesalahan dgn menyalahkan orang itu tradisi presiden sekarang," tulis warganet.
Per Kamis 10 September, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus positif di Jakarta sudah mencapai 51.827 kasus.
Pembatasan aktivitas memang merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menekan laju penyebaran Covid-19.***
