Network
GALAMEDIA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk meminta apalagi memaksakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah lain.
"Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami tidak pernah meminta, karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat 11 September 2020.
Hal ini diungkapkan Anies menanggapi pernyataan beberapa kepala daerah di wilayah penyangga DKI Jakarta yang mempertanyakan kejelasan, efektivitas, teknis dan konsekuensi dari kebijakan Jakarta tersebut.
Baca Juga: BI Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung
Anies menyebutkan belum akan membicarakan teknis penerapan PSBB dalam hal pembatasan pergerakan orang dengan daerah penyangga Jakarta dalam waktu dekat.
"Dengan kepala daerah penyangga, nanti sesudah Jakarta memutuskan (pembatasan pergerakan orang dan industri bagaimana) baru kita bicarakan," kata Anies seperti dikutip galamedia dari Antara.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan PSBB Total di DKI Jakarta belum jelas. Bima meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait keputusannya tersebut.
Baca Juga: Ini Nama Dua Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Tol Cipali
"Dari Jakarta sendiri belum jelas. PSBB total seperti apa? Apakah lockdown total, itu yang belum clear. Masih perlu difinalisasi lagi. Jadi setelah konsepnya jelas baru berkoordinasi lagi," ujar Bima.
Para kepala daerah se-Jabodetabek, kata Bima, sepakat meminta Anies agar terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB Total tersebut.
Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut, Bima mengatakan, Anies rencananya berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada Sabtu 12 September, sebelum kemudian rapat akan kembali digelar pada Senin 14 September mendatang.***
