Network
GALAMEDIA - Ratusan orang menjegal kegiatan siturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Senin, 28 September 2020.
Massa menuding kegiatan yang dilakukan KAMI itu penuh dengan upaya gerakan makar. Bahkan mereka mencap KAMI sebagai pengkhianat bangsa dan negara.
Tak cuma itu, kegiatan KAMI juga dituding bisa menyebarkan virus corona penyebab Covid-19 karena menggelar kerumunan.
Baca Juga: Satu Tahanan KPK di Rutan Pomdam Jaya Positif Covid-19
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno angkat bicara soal tudingan-tudingan tersebut.
Ia menyebut penghadangan terhadap KAMI tersebut dinilai terlampau berlebihan. "Menurut saya berlebihan sampai menghadang gitu-gitu," katanya, Senin, 28 September 2020.
Disampaikan Adi, semua pihak termasuk KAMI memiliki hak yang sama untuk berekspresi, apalagi bersilahturahmi.
"Kalau hadang menghadang itu, satu ya terkesan jagoan. Terkesan hanya dia yang punya Surabaya," ujarnya.
Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Dua Wilayah di Indonesia, Senin 28 September 2020
"Ini negara demokrasi jadi siapapun boleh berekspresi kecuali memang KAMI ini inskonstitusional, gerakan-gerakan yang berbahaya kemudian baru layak (dihadang)," sambung Adi.
Adi melanjutkan, selama masih gerakan politik biasa-biasa saja, sebatas menyampaikan ekspresi, KAMI tidak harus dipermasalahkan.
"Saya kira tidak masalah. Jangan merasa jagoan menghadang-hadang orang lain itu untuk mengekspresikan kebebasan," terangnya.
Adi juga menilai, massa yang menjegal telah menganggap atau mendapati KAMI melanggar tata tertib.
Baca Juga: Jadi Miliarder di AS, Mantan Pencuci Piring Asal Pakistan Kini Miliki Klub Liga Inggris
Seharusnya, kata dia, jika benar seperti itu maka diserahkan saja kepada aparat keamanan dalam hal ini polisi bukan main hakim sendiri.
Adijuga mengkritisi ucapan koordinator lapangan (korlap) aksi, Andri Adi Kusumo.
Korlap itu menyebut bahwa Surabaya sedang fokus memerangi Covid-19. Selain itu, korlap juga menyebut KAMI telah menggalang kerusuhan.
"Kalau mau masyarakat itu, mestinya minta pilkada juga ditunda. Justru Pilkada yang nambah kerumunan," tandasnya.***
