Network
GALAMEDIA - Setahun masa kepempinan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin disebut mengecewakan publik. Hal ini berdasarkan survei yang digelar oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada 12 sampai 23 Oktober 2020.
Dalam pemaparan hasil survei yang digelar secara virtual, Rabu 28 Oktober 2020, Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut Metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader).
Mereka berasal dari peneliti Universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.
Baca Juga: Publik Dukung Wacana Jabatan Presiden Satu Periode
Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1200 responden di seluruh wilayah proporsional Indonesia dengan margin of error dalam rentang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
"Jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020, kekecewaan pada Presiden meningkat dari 33,5 persen menjadi 51 persen. Begitu halnya dengan Wapres, dari 42,5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen," kata Dedi.
Dalam paparannya, faktor paling berpengaruh terhadap kekecewaan Presiden dan Wapres adalah faktor kepemimpinan 75 persen, keberpihakan pada rakyat 71 persen, integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antar lembaga 69 persen dan empati atau aspiratif 53 persen.
Dalam bidang Ekonomi, penilaian publik atas kinerja pemerintah cukup menegaskan ketidakpuasan, hal ini terlihat dari akumulasi respon buruk (51 persen) dan sangat buruk (6 persen) mencapai 57 persen. Sementara respon positif hanya mampu menyerap 43 persen.
Baca Juga: Seorang Wanita Ancam Bakar Kantor Anies Baswedan, Sudah Siapkan Bensin di Tasnya
"Menko Ekonomi Airlangga Hartarto sendiri mendapat respon kepuasan publik hanya di urutan ke 6 dengan persentase 36 persen, persepsi ini cukup menegaskan jika performa Airlangga dianggap mengecewakan," ujar dia.
Kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal, di antaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok (58 persen), sulitnya mencari pekerjaan (44 persen), sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli (38 persen) dan pengaruh lain (34 persen).
Sementara bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen,angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen), ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).
"Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat," katanya.
Baca Juga: Arie Untung Buang Dior Hingga LV: Brand Prancis Gak Layak Ada di Lemari!
"Bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen," ujar Dedi ditulis wartawan PR, Muhammad Irfan.
Masih dalam kluster Menko Polhukam, bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas.
Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah kebebasan berbeda pendapat (49 persen), kriminalitas (45 persen), perasaan aman (41 persen), ketertiban umum (36 persen), dan pengaruh lainnya (31 persen).
Baca Juga: Megawati Kesal Dituduh PKI: Kalau Saya Dibully, Lawan!
Kabinet
Lalu bidang sosial dan humaniora, Persepsi publik berbagi angka ketidakpuasan tercatat sebesar 50 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Sosial, Politik dan Humaniora, adalah Pengelolaan toleransi (51 persen), konflik sosial (46 persen), kesejahteraan (45 persen), keadilan (38 persen), dan hal lainnya (27 persen).
"Secara umum kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respon positif di masyarakat," ujar Dedi.
Mayoritas responden juga sepakat agar Presiden Jokowi segera merombak kabinetnya. Pertanyaan soal reshuffle dijawab setuju oleh 60 persen responden dan hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju.
Baca Juga: Puluhan Ribu Buruh Bakal Kembali Geruduk Istana, Begini Tuntutannya
Beberapa nama menteri yang disebut responden layak angkat kaki dari kabinet adalah Menkes Terawan Agus Putranto (57 persen), Menkominfo Johnny G Plate (55 persen), Menkumham Yasonna Laoly (47 persen), Mentan Syahrul Yasin Limpo (44 persen), dan Mendikbud Nadiem Makarim (40 persen).
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak sembarangan memilih orang untuk mengisi kursi menteri apabila nanti melakukan perombakan kabinet.
Siti mengatakan, jabatan menteri merupakan posisi strategis yang tidak boleh jadi ajang percobaan. "Letakkan orang-orang yang betul-betul tepat dan akurat di kementerian atau lembaga," kata Siti.
Baca Juga: ShopeePay Kembali Dengan Merchant Baru Untuk Kamu Nikmati Minggu Ini!
Posisi menteri, harus diisi oleh orang-orang yang mampu mengelola birokrasi dan bersinergi dengan lembaga lainnya. Siti pun mencontohkan soal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Nadiem berturut-turut ada di posisi lima besar sebagai menteri yang paling didesak untuk diganti versi survei IPO. Siti mengatakan, pencapaian Nadiem di bidang teknologi informasi sebagai pendiri Gojek tidak serta merta menjadikannya tepat menjabat sebagai Mendikbud.
"Bidang pendidikan ini sentral banget. Menyangkut peradaban. Jadi bukan sekali saya katakan ini. Saya sudah mengatakan ini jauh-jauh hari, tolong hati-hati," pungkasnya.***
