GALAMEDIA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin tidak akan menerima vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada tahap pertama vaksinasi serentak di Indonesia.
"Karena Pak Wapres berusia di atas 60 tahun, jadi beliau tidak memungkinkan untuk divaksin dengan vaksin yang ada sekarang, yang Sinovac itu," ujar Masduki, Selasa, 5 Januari 2021.
Wapres Ma’ruf akan menerima vaksin yang sesuai dengan kriteria usia dan kondisi kesehatannya.
Baca Juga: Mau Punya Rumah? Elite PKPI Bagikan 'Tips': Jadi Gelandangan Saja di Daerah Sudirman-Thamrin Jakarta
"Mungkin nanti di tahap berikutnya, kalau ada vaksin yang sesuai dengan kriteria kondisi Pak Wapres," sambung dia dikutip dari Antara.
Vaksin Covid-19 yang telah tersedia di Indonesia saat ini adalah buatan Sinovac dan sedang dilakukan uji klinis untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (UEA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sekaligus fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), penerima vaksin Covid-19 harus berada di rentang usia 18 hingga 59 tahun.
Baca Juga: Sebarkan Propaganda, Tiga Jurnalis Vietnam Dipenjara 11 dan 15 Tahun
Selain itu, penerima vaksin tidak boleh menderita penyakit komorbit, antara lain autoimun sistemik, infeksi akut, gangguan ginjal kronis, hipertensi, gangguan jantung koroner, hipotiroid, dan kanker.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan menjadi penerima pertama vaksin buatan Sinovac di Indonesia, yang dijadwalkan pada hari Rabu, 13 Januari 2021.
Baca Juga: Kasus Covid di Negara Ini Sudah 10,3 Juta, Angka Kematian Hampir 150 Ribu Jiwa
Vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tiba di Indonesia sebanyak 3 juta dosis, yang dikirimkan dalam dua tahap, yakni 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis pada tanggal 31 Desember 2020.
Hingga saat ini, vaksin Sinovac tersebut telah didistribusikan dan tiba di Banten (14.560 dosis), Jawa Tengah (62.560 dosis), Jambi (20.000 dosis), Sumatera Barat (36.920 dosis), Sumatera Selatan (30.000 dosis), Bengkulu (20.280 dosis), Kalimantan Utara (10.680 dosis), Sulawesi Barat (5.960 dosis), dan Papua (14.680 dosis).***