GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diselenggarakan di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Menanggapi hal tersebut, ahli politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Saiful Mujani teringat dengan suatu peristiwa di era orde baru (orba).
Pada era orba pernah terjadi sebuah gerakan otoriter yang ingin mengambil alih kekuasaan melalui KLB oleh kader partainya sendiri.
Baca Juga: 2021, Dishub Kota Cimahi Prioritaskan Penerangan Jalan di Kewilayahan
Menurutnya, partai yang dimaksudnya tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Berbeda halnya dengan Partai Demokrat. Saiful menilai jika gerakan pengambilalihan yang terjadi pada partai ini jauh lebih menyeramkan dari PDIP.
Menurutnya, Partai Demokrat diambil alih oleh kadernya sendiri sekaligus pejabat negara yang notabene memiliki tugas untuk melindungi semua partai politik (parpol).
Baca Juga: Pasca Terpilihnya Moeldoko, Demokrat Kubu KLB Belum Tentukan Sikap Politik Selanjutnya
Baca Juga: Perjalanan Hidup Moeldoko, dari Prajurit TNI Hingga 'Rebut' Partai Demokrat
"Zaman orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," ujar Saiful Mujani yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @saiful_mujani, 5 Maret 2021.
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021, akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
Baca Juga: KLB Demokrat Sumatera Utara Disahkan Pemerintah, Presiden Jokowi Turut Terlibat?
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
Salah satu dari tiga pertanyaan tersebut adalah perihal keseriusan para peserta KLB terkait dukungan mereka kepada Moeldoko.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moeldoko pun akhirnya menerima jabatan tersebut.
Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dapat menimbulkan dualisme kepengurusan di dalam tubuh Partai Demokrat, yakni kubu Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).***