GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diselenggarakan di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa kudeta itu merupakan kebiadaban dalam demokrasi.
Apalagi kudeta itu dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang notabene seharusnya dibina.
“Mengkudeta itu adalah kebiadaban dalam demokrasi. Jadi kalau mau kudeta presiden, itu lebih bermutu. Masa mau kudeta mayor. Nanti akan dicatat sejarah, ini orang pengecut apa. Bukan dikudeta tapi seharusnya dibina,” ujar Rocky Gerung yang dikutip Galamedia dari kanal Youtube Rocky Gerung, 7 Maret 2021.
Selain itu, Rocky menilai jika kudeta yang dilakukan Moeldoko telah melanggar etika publik.
Menurutnya, seorang pemimpin itu harus mengerti apa itu etika politik terlebih dahulu.
Melihat hal tersebut, Rocky menilai bahwa tindakan Moeldoko jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Gatot Nurmantyo.
Menurutnya, Gatot Nurmantyo merupakan sosok yang pernah diincar oleh pihak istana untuk dijadikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun dengan etika politik yang baik, Gatot Nurmantyo menolak jabatan itu karena menurutnya Indonesia kini sedang mengalami defisit etika politik.
Berbeda halnya dengan Moeldoko, Rocky menilai bahwa apa yang telah dilakukan Moeldoko kepada Partai Demokrat merupakan defisit etika politik yang paling besar.
“Saya teringat dengan perkataan Pak Gatot Nurmantyo. Dia berkata paling tidak ada yang etis dong. Moeldoko dibesarkan oleh SBY tapi malah mengkudeta anaknya. Kalau mau kudeta SBY pada waktu itu.
Itu lebih fair. Jadi, Pak Gatot mengerti etika politik. Seorang pemimpin itu harus mengerti etika politik,” ujarnya.
“Gatot Nurmantyo adalah seorang tokoh yang diincar negara tapi dia mampu membaca bahwa bangsa ini sedang mengalami defisit etika politik dan kasus Moeldoko adalah defisit yang paling besar. Padahal sama-sama panglima tapi kenapa yang masuk istana itu etika keprajuritannya lenyap,” ungkapnya.
Terkait pengesahan di Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Rocky justru menyetujui apabila Partai Demokrat versi kepengurusan Moeldoko disahkan oleh Menkumham.
Menurutnya, pengesahan tersebut dapat membongkar identitas komplotan istana yang terlibat dalam gerakan kudeta tersebut.
Baca Juga: Diposting 15 Tahun Lalu, Cuitan Pertama Bos Nyentrik Twitter Laku Dijual Rp 28 Miliar
“Saya kira akan disah oleh Menkumham supaya lengkap. Jadi, disahkan saja! Biar publik tahu bahwa ini satu komplotan istana yang memang berupaya untuk membeat demokrasi kita tenggelam,” pungkasnya.***