3 Juta Pengangguran di Jawa Barat Mendapat Pekerjaan Hingga 2023

11 April 2021, 18:15 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi. /Pikiran-rakyat.com/Ade Bayu Indra/

GALAMEDIA - Pemprov Jabar memproyeksikan tiga juta pengangguran di Jawa Barat (Jabar) mendapat lapangan pekerjaan hingga 2023.

Jumlah pengangguran tersebut, dianggap bertambah signifikan akibat pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan selain menyediakan informasi lowongan kerja, portal dalam jaringan (online) tersebut diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan.

Menurutnya tiga juta pengangguran diproyeksikan mendapat hak pekerjaan melalui situs tersebut. Dimana dalam portal ini, lowongan perkerjaan dari seluruh perusahaan di Jabar dapat diakses para peminat.

Baca Juga: Pertashop Harus Bisa Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Itu yang Disampaikan Erick Thohir

Selain itu, para peminat ini pun bisa mengikuti tes minat dan bakat di portal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, terdapat 80 ribu perusahaan yang bermitra dalam program ini.

"Kita akan terus menambah perusahaan untuk memperluas pasar lapangan kerja. Diharapkan seluruh perusahaan masuk ke sana, ini menjadi hal yang sangat krusial, (penambahan) ini bergerak terus. Semakin lama perusahaan semakin sadar. Selama ini, data itu baru sebagian, ini sangat vital," ungkapnya di Kota Bandung, Minggu, 11 April 2021.

Lebih jauh, pihaknya optimis bahwa 2023 masalah pengangguran tertangani karena pemulihan pandemi Covid-19 terus berlangsung.

Baca Juga: Lewat Sabisa, Pemprov Jabar Dorong Potensi Desa dari Sisi SDA Maupun Sosio Kultural

"Kalau dunia usaha kita pulih, dua tahun ini sudah pemulihan sampai 2023 selesai. Tapi tidak seperti yang lalu, perusahaan pulih yang direkrut dari luar, tetap saja pengangguran," katanya.

Dikatakannya portal dalam jaringan (online) ini juga, diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan. Selama ini pihaknya kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.

"Selama ini data kita hanya baru sebagian, jadi data penganggur yang baru itu hanya berdasarkan data BPS, 2,53 juta. By name by addres baru 80 ribu yang dirumahkan, 18 ribu yang di-PHK," ujarnya.

Diakuinya kesulitan menghimpun data ini, dikarenakan setiap pihak memegang datanya secara masing-masing.

Baca Juga: Dwikorita : Masa Pancaroba Bisa Dimanfaatkan Petani dengan Tanaman Tertentu yang Tidak Banyak Membutuhkan Air

"Perguruan tinggi, dinas pendidikan, mereka memegang data sendiri-sendiri. Demikian juga perusahaan, pegang data sendiri-sendiri," terangnya.

Padahal, secara aturan setiap perusahaan wajib menginformasikan kepada pemerintah terkait penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja.

Adanya data yang terhimpun ini, akan memudahkan dalam berbagai hal terutama dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, menurutnya perusahaan akan lebih mudah mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

Begitu juga bagi masyarakat, mereka akan mengetahui lowongan kerja yang sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, melalui jabarjawara.id yang dibangun hasil kerja sama dengan Top Karir Indonesia, perusahaan yang menginformasikan lowongan kerja, dia berharap bisa menghimpun data yang lengkap dan akurat terkait ketenagakerjaan.

"Kalau kita punya big data, apapun bisa dilakukan. Sharing data ini yang bisa dilakukan," ujarnya.

Nantinya, portal jabarjawara.id akan memuat sejumlah data baik yang diperlukan perusahaan untuk mencari tenaga kerja maupun bagi masyarakat yang akan mencari kerja.

CEO Top Karir Indonesia, Bayu Janitra, mengatakan, saat ini terdapat 3.800 lowongan pekerjaan yang diumumkan di situs tersebut.

Baca Juga: Bupati H. Dony Ahmad Munir Dorong  UMKM Sumedang Go Digital

"Kita akan terus canvasing ke perusahaan, supaya jumlah lowongan kerja terus bertambah, jadi bisa lebih banyak tenaga kerja yang diserap. Ditargetkan hingga bulan ini terdapat 10 ribu lowongan kerja yang diumumkan di jabarjawara.id," tuturnya.

Selain itu, menurutnya masyarakat pun bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan dengan mengakses situs tersebut. Beberapa materi pelatihan bisa diikuti terutama menyangkut kewirausahaan.

"Potensi kewirausahaan, kita sudah running 36 episode, keilmuan praktis," ucapnya.

Sebagai contoh, pihaknya menyediakan tayangan video tentang pengurusan legal formal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Disinggung keberadaan jabarjawara.id yang difungsikan untuk penghimpunan data, lanjutnya, hal tersebut sangat tepat. Pemerintah akan memilik data yang cepat dan diperbaharui setiap saat.

Baca Juga: Live Ikatan Cinta 11 April 2021: Bikin Greget, Tidak Tega Melihat Papa Surya Sakit, Mama Sarah Lakukan Ini

"Ketika ada inisiatif dari pemerintah, ini bisa tepat guna. Misal jika masyarakat banyak yang minat teknologi, pemerintah bisa memulai pengembangan teknologi. Atau ketika ada perusahaan yang sedang berkembang, bisa lebih cepat mendapatkan talent," jelasnya.

Untuk memaksimalkan kinerja portal tersebut, dia memastikan pihaknya sudah menerapkan sistem keamanan yang baik. "Untuk sekuriti kita pakai server tier 4, di bawah sedikit tier keamanan perbankan. Lalu kalau ada lonjakan pengakses, langsung auto konflik. Kita enggak khawatir," ucapnya.

Kepala Bidang Perwakilan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar, Zoelkifli M. Adam, menyambut baik adanya jabarjawara.id. Melalui portal tersebut, pihaknya berharap akan lebih mudah dalam merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industrinya.

Baca Juga: 28 Anggota KSR PMI Kota Cimahi Bakal Dilibatkan dalam Pengamanan Bulan Ramadhan dan Menghalau Pemudik

"Ini solusi bagi pengusaha. Kami ada kesulitan dalam merekrut tenaga kerja, kami biasanya dengan bursa kerja, tapi belum maksimal," tuturnya.

Sementara itu, terkait peningkatan kapasitas calon tenaga kerja, pihaknya berharap bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. "Saat ini, kami memiliki peralatan yang terbaru, tapi ketika masuk dunia kerja, tenaga kerjanya tidak bisa mengoperasikan," katanya.

Oleh karena itu, Ia memastikan pihaknya pun akan aktif dalam menginformasikan terkait ketenagakerjaan kepada pemerintah. "Pasti, ini salah satu kewajiban kami dunia usaha," tambahnya.***

Editor: Dicky Aditya

Tags

Terkini

Terpopuler