GALAMEDIA - Pada periode Juni-Juli 2021 kasus positif Covid-19 mengalami kecenderungan peningkatan signifikan. Seiring hal itu, angka kematian akibat Covid-19 mencapai puncaknya hingga tertinggi di dunia.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera melakukan lockdown. Namun Jokowi mengabaikan permintaan tersebut hingga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) leveling.
Meski begitu, kasus pandemi Covid-19 mengalami kecenderungan menurun. Hal itu terjadi sejak akhir Agustus hingga kini.
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Kamis, 7 September 2021, melontarkan pujiannya terhadap pemimpin negara tersebut. Pujian tersebut dituangkan melalui akun Twitter @budimandjatmiko.
"Jalanan sdh macet lagi. Jd ingat saat setengah tahun lalu saya & rombongan jumpa pak @jokowi yg menjelaskan KENAPA TIDAK LOCKDOWN padahal ramai2 didesak lockdown: mencari titik hasil optimal antara Health (kesehatan) & Wealth (ekonomi)," katanya.
Pernyataan itu pun sebagai respons dari pemberitaan berjudul 'Covid-19 Mereda, Kepuasan Publik terhadap Jokowi di Atas 60 Persen'.
"Leader is not a dealer...," cuit Budiman Sudjatmiko.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR bidang kesehatan dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendesak Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa.
"Derasnya penularan Covid-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran. Tolong pak Jokowi, kondisi sudah darurat," kata Honoris kepada wartawan, Minggu, 27 Juni 2021.
Seruan lockdown juga didesakkan politikus PAN dan PKS. "Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” ujar anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani.
Sementara Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan alternatif jika lockdown total sulit dilakukan. "Saya masih tetap mendorong lockdown akhir pekan. Karena kayaknya kalau lockdown langsung begitu, kayaknya pemerintah enggak sanggup, tapi kalau lockdown akhir pekan masih bisa," ujarnya.
Presiden Jokowi menolak desakan lockdown meski ia mengakui terus didorong untuk menempuh kebijakan karantina wilayah tersebut.
"Tentunya kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi kelompok ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam YouTube Setpres.
Ia menjelaskan telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pengalaman dari negara lain dan tetap mempertahankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro secara ketat.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujarnya.
Mengenai penyebaran virus Corona varian baru, Jokowi mengingatkan pentingnya satu frekuensi kebijakan antara pusat dan daerah.
"Situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extra ordinary, yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semua," kata Jokowi.***