GALAMEDIA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menilai demokrasi di Indonesia telah menyimpang. Banyak ketidakadilan yang terjadi di tanah air ini.
Hal itu diungkapkannya pada acara Indonesia Lawyers Club dengan tema Debat Presidential Threshold 20%: Cara Menjegal Capres Non Partai?, Jumat, 24 Desember 2021.
Dalam kesempatan itu, Mantan Panglima TNI ini mengutip pernyataan Bung Hatta bahwa jika demokrasi hilang maka negara akan hilang.
"Beliau menyatakan, demokrasi itu bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya," ujarnya.
Namun kondisi saat ini berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan proklamator Kemerdekaan RI tersebut.
Gatot mengungkapkan, di usia produktif jumlah orang miskin bertambah 2,5 juta orang di masa pandemi Covid-19. Bahkan 67 persen penduduk menjadi rentan miskin.
"Tapi kok kenyataannya demikian. Kesenjangan sosial pun semakin tinggi," ujarnya.
Ironisnya, lanjut dia, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta USD mencapai 171.740 di taun 2020 melonjak 61,9 persen.
"Sejalan dengan itu KPK merilis kekayaan pejabat naik saat pandemi. Aneh kan. KPK juga menyampaikan 60 persen dilakukan pejabat dan politisi," katanya.
Gatot pun menyinggung mengenai utang negara saat ini mencapai 13.000 triliun. Itu merupakan utang BUMN dan pemerintah.
Ia pun memberikan rapot merah soal kebebasan di era saat ini. "HAM juga merah, kebebasan internet merah, cara berdemokrasi merah. kenapa ini terjadi? Demokrasi sudah menyimpang," ujarnya.
Ia menyatakan, dalam berpolitik ada ketidakadilan.
Baca Juga: Kapolri Minta Pelanggaran yang Sudah Terbukti Diproses Transparan: Jangan Ada Embel-embel Apa Pun!
Terkait hal itu, ia pun mengungkapkan, kegiatan pemilihan presiden (Pilpres) untuk satu provinsi membutuhkan dana Rp300 milyar. Dengan adanya 34 provinsi, maka kebutuhannya mencapai Rp9 triliun.
"Pertanyaannya, calon presiden mana yang mempunyai dana sebesar itu? Tentunya harus punya pendanaan, jadi ada utang politik. Inilah terjadinya oligarki. Apabila ini diteruskan, Indonesia semakin rusak," ujarnya.
Sehubungan hal itu, ia menyatakan, demokrasi harus dievaluasi. Salah satunya dengan menghilangkan presidential threshold sehingga bisa berkeadilan.***