GALAMEDIANEWS - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Bambang Soesatyo mengusulkan untuk mengakhiri perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup dengan mengusulkan pemberlakuan sistem pemilu campuran.
"Agar tidak membatasi diri pada sistem terbuka atau tertutup, saya mengusulkan jalan tengah, campuran antara sistem terbuka dan tertutup seperti yang dipraktikkan di Jerman," kata Bamsoet saat menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta pada hari Minggu, 19 Februari 2023.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, keuntungan dari sistem proporsional terbuka adalah para kandidat harus bekerja keras untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat untuk mendapatkan dukungan rakyat
Di sisi lain, ujarnya lagi, sistem ini membuka banyak peluang bagi politik donor, dengan moral hazard bahwa hanya mereka yang berkantong tebal yang dapat mencalonkan diri. Di sisi lain, kandidat yang kompeten tanpa modal dapat dengan mudah tersingkir.
Hal yang sama juga berlaku untuk representasi proporsional tertutup. Sisi positifnya, karena partai diperbolehkan mengajukan calon, maka calon-calon yang kompeten dan kader-kader yang telah menumpahkan darahnya untuk kemajuan partai dapat masuk ke parlemen dengan modal yang minim. Sisi negatifnya, popularitas seorang caleg bisa jadi tidak terlalu tinggi karena caleg tersebut lebih "takut" kepada partai daripada kepada rakyat.
"Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI pada tahun 2018-2019, kami mendiskusikan gagasan untuk menggabungkan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Jika dikembangkan lebih lanjut dengan partisipasi aktivis, akademisi, dan pembuat kebijakan lainnya, sistem campuran antara pemilu terbuka dan tertutup ini dapat menjadi solusi untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, mendekatkan kandidat dengan rakyat sekaligus memperkuat partai politik" ujarnya.
Dengan peresmian Graha PENA 98, Bamsoet juga memuji kriteria yang ditetapkan PENA 98 untuk calon presiden, antara lain mereka yang dapat mendukung Pancasila, mengikuti pedoman UUD 1945, setia kepada NKRI, menghargai dan menghormati keberagaman, tidak terlibat dalam politik identitas, dan berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan Presiden Joko Widodo.
"Kriteria lainnya adalah tidak terlibat dalam kasus korupsi, melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen terhadap agenda reformasi, menjaga lingkungan dan melaksanakan reforma agraria, serta bekerja untuk memperkuat ekonomi yang adil dan ramah rakyat.," kata Bamsoet.
Agar Presiden berikutnya dapat melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo, sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, MPR RI saat ini sedang dalam tahap akhir pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyusun rancangan keputusan MPR RI mengenai isi dan bentuk hukum dari Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang merupakan peta jalan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai proyek pembangunan, seperti IKN Nusantara, dapat terus berlanjut dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
"Siapapun yang terpilih sebagai pengganti Presiden Joko Widodo setelah Pilpres 2024, IKN Nusantara akan tetap bertanggung jawab atas keberlanjutan pembangunannya, sehingga para duta besar, diplomat, dan investor yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara tidak perlu ragu untuk berinvestasi di sana.
PPHN adalah program pembangunan jangka panjang untuk 20-30 tahun ke depan, sehingga pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja," kata Bamsoet
Baca Juga: 5 Tempat Kuliner Malam Murah di Bandung yang Lagi Hits, Ajak Keluargamu ke Sini
Acara ini juga dihadiri oleh Erick Thohir, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto dan sekretaris jenderal PENA 98 sekaligus anggota parlemen Adian Napitupulu. ***