Network
GALAMEDIA - Jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tercatat sebanyak 31.640 atau 5,11 % dari total penduduk yang mencapai 555.966 jiwa. Jumlah tersebut kemungkinan akan kembali bertambah, seiring dengan adanya pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi yang dilakukan secara virtual di Ruang Rapat Walikota Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusumah, Senin 28 Desember 2020.
Menurut Ngatiyana, persentase kemiskinan ini sedikit lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Dan tidak menutup kemungkinan akan meningkat lagi seiring dengan adanya wabah Covid-19," katanya.
Baca Juga: Andalkan Sektor Pertanian, Wabup : Tahun 2021 Jangan Ada Masyarakat Sangat Miskin di Sumedang
Menurutnya, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya daya beli masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi telah melakukan efisiensi, realokasi, refocusing dan pergeseran anggaran pada APBD tahun 2020.
"Selain itu, kita juga secara serius memberikan stimulus paket-paket ekonomi untuk masyarakat. Hal ini dilakukan guna membantu perekonomian masyarakat, terutama warga yang terdampak Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung," bebernya.
Sementara itu salah satu indikator kinerja daerah adalah trend indeks pembangunan manusia (IPM), terdiri dari umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita per tahun dengan capaian sebesar 78,11, di atas rata-rata tingkat Jawa Barat.
Baca Juga: Miliki Perda Soal Ekraf, Kota Bandung Ogah Bentuk Badan Khusus Ekonomi Kreatif
"Efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral, dan lintas pemangku kepentingan," ujarnya.
Untuk itu, sambungnya Pemkot Cimahi telah membentuk TKPK melalui keputusan wali kota nomor 400/kep.1072-bappeda/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cimahi. Keputusan wali kota ini merupakan tindak lanjut peraturan diatasnya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Diperlukan kerja keras bagi kita semua, terutama TKPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan sampai kepada sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen dan analisis penanggulangan kemiskinan yang dihasilkan TKPK harus menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan daerah," beber Ngatiyana.
Baca Juga: ShopeePay Bagikan Tips Rayakan Tahun Baru Anti Bosan di Rumah
Selain itu, TKPKD Kota Cimahi juga mempunyai tugas bagaimana memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. oleh karena itu, peran TKPK untuk mengadvokasi perangkat daerah sangatlah diperlukan.
Tugas yang tak kalah penting dari TKPK adalah memastikan bagaimana program penanggulangan kemiskinan Kota Cimahi dapat diselesaikan sebagai kebijakan strategis pemerintah daerah.
Baca Juga: Mahfud MD Masifkan Polisi Siber, Aktivis ProDem: Harusnya untuk Tangkapin Rentenir Online!
"Karena kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi dan mendesak untuk ditanggulangi. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan berupa kebijakan program harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, sehingga dapat efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat," tuturnya.***
